Berita

ilustrasi/ist

Rizal Ramli: Subsidi Rakyat Dikurangi Kok Mafia Minyak Malah Dilindungi

SELASA, 17 MEI 2011 | 08:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM adalah dengan membangun kilang minyak di tanah air. Selama ini Indonesia mengirimkan minyak mentah ke Singapura. Kemudian, mengimpor minyak jadi ke Indonesia.

Hal yang sama terjadi untuk komoditas lain yang dihasilkan Indonesia. Hampir semua, atau kemungkinan besar semua komoditas yang dihasilkan Indonesia, diekspor ke negara lain dalam keadaan mentah, dan impor lagi setelah menjadi barang konsumsi. Hal ini sama dengan memindahkan potensi lapangan kerja ke negara lain, juga membiarkan negara lain yang mengambil nilai tambah.

“Padahal kalau kita bangun kilang minyak sendiri di tanah air, maka akan terjadi penghematan yang signifikan. Bisa mencapai 40 persen. Kita tidak perlu membayar ongkos transportasi, juga asuransi,” ujar ekonom senior Dr. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan di Selasa pagi ini (17/5).

Di sisi lain, pembangunan kilang minyak di tanah air akan menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit. Dengan sendirinya, itu juga mendukung kebijakan pro poor, pro job dan pro growth yang selama ini didengungkan pemerintahan SBY-Boediono.

Persoalannya adalah, walaupun mengetahui hal ini jauh lebih baik, namun pemerintah enggan dan sampai sekarang tak bisa mengambil keputusan. Mengapa?

“Karena ada yang mengambil untung dari proses ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi itu. Yang sekarang jadi raja mafia minyak di sekitar istana adalah seseorang yang punya dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Singapura. Tidak mungkin dia bisa bermain kalau tidak dilindungi, dan tidak mungkin dia dilindungi kalau tidak nyogok,” ujar Rizal Ramli.

“Jadi, kok tega-teganya. Pasokan premium rakyat dikurangi, tapi mafia minyak terus dibiarkan dan terus dilindungi,” demikian Rizal.

Penjelasan Rizal ini disampaikan menyusul rencana pemerintah mengurangi premium. Sejak beberapa waktu belakangan ini pemerintah mendorong agar semua pemilik kendaraan mulai menggunakan pertamax yang lebih mahal. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya