Orba Populer Karena Media Massa Tak Berimbang

RMOL. Hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kondisi bangsa pada Orde Baru lebih baik dibanding setelah Orde Reformasi adalah hal yang faktual. Artinya masyarakat relatif jenuh melihat melihat keadaan pasca reformasi 1998 dimana sudah tiga kali pemilihan umum, tapi belum memberikan hasil yang maksimum.

Demikian dikatakan fungsionaris DPP Golkar Agun Gunanjar Sudarsa di Hotel Santika, di sela-sela kegiatan training of trainer sosialisasi empar pilar kebangsaan yang digelar MPR bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah siang ini ((Senin, 16/5).

Namun, dia mengatakan, masyarakat menilai Orde Baru lebih baik dari orde saat ini disebabkan media tidak memberitakan perkembangan yang ada secara utuh. "Hasil survei (adalah) fakta. Fakta itu diperoleh akibat dari proses media tidak berjalan. Apakah media berimbang dalam memberitakan apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang sudah dilakukan DPR," katanya.

Dia menilai masyarakat tidak pernah diberikan pemahaman yang utuh bahwa bangsa ini sedang berproses, berjalan, bergerak menuju masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Media juga gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena dikatakannya, tidak ada negara yang langsung berhasil hanya dengan melewati sekali pemilu, bahkan Amerika Serikat saja, harus melampaui lebih dari satu abad.

"Contoh kawan-kawan kami Komisi VIII ke Australia, apakah diberitakan tentang prosesnya itu sudah G to G, mereka sudah mengundang dubes Australia, dan secara penuh mereka melakukan jadwal-jadwal itu bertemu dengan beragam pihak. Apa diungkap UU Fakir Miskin yang semua orang berbicara, ngeluh. Nggak ada media yang muat soal UU Fakir Miskin, malah yang ditanya soal email," katanya kesal.

"Lalu apakah media juga menceriterakan tentang bangunan ruangan DPR hari ini. Tentang ruang kerja anggota yang 3,5 X 4 meter. Muat itu harusnya heading. Headingnya, ruang anggota DPR 3,5X4. Itu berita. Akan lain opini yang terbentuk," tegas anggota Komisi II DPR ini.

Karena itu menurutnya, hasil survei Indo Barometer itu tidak saja menjadi pecutan kepada pemerintah, tapi kepada media juga. Media dituntut untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.[arp]