RMOL. Wajar Partai Demokrat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan keterlibatan kadernya dalam kasus suap di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Karena itu adalah hak Demokrat, tidak ada yang bisa melarang Demokrat mengklaim kadernya bersih.
"Tapi KPK harus tetap bekerja sesuai dengan koridor hukumnya. Kan Presiden sudah bilang tidak ingin melindungi kadernya. Walaupun pemerintah melindungi, KPK harus tetap jalan. Enggak ada urusan," kata Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani, di kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai orasi peringatan 13 tahun reformasi Jumat malam (13/5).
Menurut politisi PPP ini, KPK sedang diuji berani atau tidak dalam membongkar kasus suap proyek pembangunan wisma atlet di Palembang sampai ke tingkat pelaku yang paling atas. Yani meragukan Sesmenpora Wafid Muharram berani "bermain" sendiri. Dia yakin, sebenarnya lembaga superbody itu sudah mengantongi data-data kasus suap tersebut. Namun, KPK terlalu takut membongkar kasus suap tersebut.
"Lihat saja sampai sekarang belum jelas, kok (KPK) membiarkan belum ada hal-hal yang cukup signifikan dalam pengusutannya, kok lama sekali dia memproses itu. Terhadap KPK, saya sudah pupus harapan saya," ungkapnya.
Sikap pesimis dia sebenarnya tidak hanya pada penuntasan kasus suap di Kemenpora tapi juga kasus-kasus korupsi lainnya.
"Dari sejak awal dengan KPK ini banyak catatan-catatan saya. Saya akan terus kritisi, termasuk mempertanyakan proses tebang pilih di rapat-rapat Komisi III. Makanya saya dianggap orang yang paling anti-KPK, dianggap saya mendukung koruptor. Karena saya melihat kinerja KPK ini tidak pernah jelas, tidak fokus. KPK sampai saat ini tidak punya
roadmap dalam pemberantasan korupsi," tandas politisi muda ini.
[ald]
