Berita

johan budi/ist

Jubir KPK Belum Bisa Pastikan Bendum Demokrat Diperiksa

MINGGU, 08 MEI 2011 | 13:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, belum bisa memastikan jika KPK telah mengundang  Bendahara Umum, M Nazaruddin, untuk diperiksa dalam kasus suap pembangunan wisma atlit di Palembang.

"Belum tahu. Belum bisa nge-cek," kata Johan kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Minggu, 8/5).

Beredar informasi jika Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik KPK pekan depan. Nazaruddin sendiri dikabarkan sudah menerima undangan pemeriksaan dari tim penyidik KPK.


Nazaruddin disebut-sebut menikmati 13 persen atau sekitar Rp25 miliar lebih dari nilai total pembangunan wisma yang mencapai Rp199 miliar.

Bekas pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak, mengungkap, Nazaruddin merupakan bos Rosa di PT Anak Negeri. PT DGI sendiri sudah melunasi fee Rp 25 miliar lebih kepada Nazaruddin Januari lalu. [yan]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya