Puan Maharani: Kami Tak Merasa Terganggu dengan Koalisi Model Baru

RMOL. Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas seringkali  terlihat  berbeda pandangan terkait keinginan koalisi dengan pemerintah. Tapi fakta sesungguhnya di dalam partai, tidak ada perbedaan pandangan seperti itu.

“Semua kader PDI Perjuangan  patuh dengan keputusan kongres yang merupakan sikap partai. Inilah yang terus kami jalankan,’’ ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.  

Terkait perbedaan pandangan tersebut, menurut putri Megawati dan Taufik Kiemas itu, tidak perlu ada spekulasi dalam isu ini. Se­bab, semuanya sudah jelas bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai oposisi.

“Dengan koalisi model baru yang dibangun saat ini, tidak mengganggu kinerja PDI Per­juangan. Sebab, kami terus be­kerja agar rakyat bisa sejahtera. Sebab, itulah keputusan kongres. Kami  terus konsisten menjalan­kannya, yaitu bekerja untuk ke­pen­tingan rakyat dan mensejah­terakan rakyat Indonesia,” papar Puan.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang akan dilakukan PDI-P ke depan terkait dibuat­nya draft koalisi model baru?
Untuk masalah ini, sebaiknya ditanyakan kepada pihak-pihak yang berada di koalisi. Tetapi bila ditanya sikap PDI Perjuangan, kami akan konsisten menjalankan hasil keputusan Kongres Partai.

Bagaimana PDI-P menjaga si­kap oposisinya?
Semua yang kami perjuangkan itu jelas mengacu ke ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Sikap poli­tik juga sudah nyata ditentukan di kongres. Sesederhana itu kok. Semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat akan kami kritik. Kebijakan yang baik akan kami dukung, dari dulu kami selalu konsisten.

Bagaimana PDI-P menyikapi fenomena kader partai yang ba­nyak pindah partai menje­lang Pilkada?
Kami menyayangkan feno­mena ini karena dapat menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Janganlah “habis manis, sepah dibuang”. Partai politik jangan cuma dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan kekuasaan, namun setelah itu ditinggalkan. Akhirnya rakyat akan bisa melihat siapa yang mencalonkan diri hanya untuk kekuasaan semata dan mana yang mencalonkan diri dengan niat bekerja untuk rakyat.

Sejauhmana ideologi partai dapat menjaga kekonsistenan kader di partai tersebut?
PDI Perjuangan percaya bahwa yang namanya ideologi itu penting dalam berpolitik. Setiap kader tahu dan tak pernah ber­henti kami ingatkan bahwa apa yang diperjuangkan harus selalu berada di bawah payung ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Inilah pengikat kami. Perlu diingat juga bahwa salah satu fungsi ideologi itu sebagai pemersatu, baik itu secara nasional maupun dalam sebuah partai.

Bagaimana Anda melihat ke­cenderungan penyeragaman pan­dangan dalam sebuah koa­lisi?
Ya sebenarnya tinggal dilihat awalnya koalisi itu dibentuk untuk apa, dan seperti apa penga­turan hubungan antar anggota­nya. Itu adalah kesepakatan ber­sama mereka. Kami lebih fokus bagaimana rakyat tidak terus menjadi korban dari pengga­langan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.

Menurut Anda apakah kebi­ja­kan pemerintah terkait per­dagangan bebas yang diterap­kan sekarang ini sudah pas?
Sejak awal PDI Perjuangan su­dah secara jelas dan nyata menga­takan bahwa perdagangan bebas jangan sampai mengorbankan pelaku ekonomi dalam negeri. Apalagi produsen dan pedagang UMKM dalam negeri. Mereka harus di­lindungi dan dikuatkan. Yang kita mau itu “Fair Trade” bukan “Free Trade”.

Bagaimana Anda melihat ke­­bijakan pemerintah yang me­­lakukan pengkajian ulang ter­hadap ke­bijakan ACFTA?
Apa yang dilakukan pemerin­tah adalah apa yang sudah kami perjuangkan sejak sebelum ACFTA diterapkan. Bila memang akhirnya ada pengkajian ulang terhadap kebijakan ACFTA, PDI Perjuangan berharap produsen dan pedagang dalam negeri men­dapatkan perlindungan dan penguatan. Kalau bukan kita sen­diri yang melindungi dan me­nguat­kan mereka, siapa lagi.

Apa yang harus dilakukan pe­merintah dalam melindungi produksi dalam negerinya?
Ada dua hal. Pertama, harus ada political will dari pemerintah untuk melindungi dan menguat­kan produksi serta perdagangan dalam negeri. Kedua, setelah ada political will, lalu diterjemahkan dalam bentuk peraturan hukum. Harus ada insentif untuk produksi dalam negeri agar bisa berkem­bang. Jadi, investor menjadi ter­tarik. Kemudian harus ada pa­yung hukum yang jelas dan nyata juga. Perlu diingat sampai seka­rang draft RUU Perdagangan belum diserahkan pemerintah ke DPR, walaupun sudah berkali-kali kami minta. [RM]