Berita

Suhardi

Wawancara

Suhardi: Kalau Menyangkut Koalisi, Itu Urusan Prabowo & SBY

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 00:34 WIB

RMOL.Aturan parliamentary threshold (PT) atau batas minimal perolehan suara kursi di DPR telah disepakati Badan Legislasi DPR sebesar 3 persen. Namun dalam proses perumusannya, terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing partai politik.

Sebelumnya diberitakan ada empat fraksi di DPR meng­hendaki besaran PT yakni 2,5 persen (PPP, PAN, PKB, Hanura dan Gerindra), 3-4 persen (PKS), 4 persen (Partai Demokrat) dan 5 persen (PDIP dan Partai Golkar).

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, mengungkapkan, ke­ingi­nan partainya menetapkan PT sebesar 2,5 persen untuk meng­himpun aspirasi dari rakyat yang ada di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Partai Gerindra tidak mempermasalahkan berapa jumlah PT.  Tapi yang terpenting adalah aturan mengenai bagai­mana partai politik diberi tugas menseleksi kadernya. Sebab, partai politik mengetahui potensi kadernya dan bisa menilai kader tersebut layak atau tidak untuk menjadi wakil rakyat.

“Sebetulnya berapa pun kami siap, jangan dianggap sombong ya. Tapi ini kan demi meng­hor­mati aspirasi masyarakat Indone­sia yang tersebar di pulau-pulau,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau memang siap, kenapa tidak diusulkan PT sebesar 5 atau 10 persen?

Kita menghormati partai-partai kecil yang memiliki aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia. Apabila PT terlalu besar, nanti yang diuntungkan partai-partai besar, ini berbahaya. Sebab, ba­nyak orang yang tertekan aspi­rasinya.

Anda punya kekhawatiran apabila PT dinaikkan?

Apabila dinaikkan, partai poli­tik hanya tinggal dua atau tiga. Kondisi ini jelas menimbulkan iklim otoriter. Kita pernah meng­alami iklim otoriter, dan tentu kita tidak mau kondisi itu kembali terjadi di Indonesia. Penerapan ini saya pikir tidak efisien untuk diterapkan, karena tidak sehat dalam iklim demokrasi yang se­dang kita bangun.

Demokrasi seperti apa yang ingin dibangun?

Kita tidak ingin demokrasi ber­jalan tidak sebagaimana mesti­nya. Demokrasi seharusnya untuk mensejahterakan rakyat dan menyerap aspirasi rakyat. Kondisi saat ini sudah ada per­kembangan dalam demokrasi, walaupun kita melihat ada ma­salah lain, yaitu cara manajemen negara yang perlu perbaikan.

Apa Gerindra bakal lolos  PT da­lam Pemilu 2014?

Gerindra optimistis men­capai PT. Sebab, sebelumnya saja hanya  satu tahun kampanye, kita sudah memperoleh 4,6 persen untuk nasional dan untuk provinsi 10 persen.

Namun yang perlu diingat, aspirasi itu pasti beda-beda. Jadi jangan dipaksakan jadi mono partai.

Tapi kalau rakyat meng­hen­daki begitu, bagaimana?

Saya kira nggak begitu. Yang dikhawatirkan karena geografis kita sangat khas di dunia, terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak dan etnisnya begitu bera­gam sehingga aspirasinya juga beragam. Untuk itu tidak bisa disamakan dalam satu atau partai, biarkan kebebasan aspirasi itu berkembang di masyarakat.

Bukannya PT yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pe­milu?

Kualitas pemilu tidak bisa di­lihat dari penyederhanaan partai politik saja. Tapi harus dilihat dari dua faktor. Pertama, harus ada penjaringan pemimpin yang baik seperti apa. Kedua, bukan hanya sekedar pemimpin saja, tetapi kualitas pemimpin yang harus diperbaiki.

Apa yang salah dari proses pen­jaringan pemimpin?

Misalnya saja penjaringan anggota dewan yang menggu­nakan sistem suara terbanyak. Seharusnya menggunakan nomor urut. Sistem nomor urut ini di­saring berdasarkan pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik, sehingga setiap orang punya kualitas yang dijamin oleh partai.

Yakin kaderisasi itu bisa mem­perbaiki kualitas pemim­pin?

Partai kami memiliki sistem pengkaderan dari bawah hingga atas, seperti kader pratama, kader madya, kader yunior dan kader senior. Melalui jenjang seperti itu, kita tahu siapa yang punya kualitas di internal.

O ya, bagaimana dengan mo­del baru koalisi, apakah Ge­rin­dra ditawari SBY?

Kalau menyangkut koalisi saya tidak mau komentar, itu urusan Pak Prabowo dengan Pak SBY. Yang jelas, kalau SBY minta kami masuk koalisi, ada beberapa poin yang perlu disepakati demi kepentingan rakyat. [RM]


Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya