Berita

Abdul Wahab Dalimunthe

Wawancara

Abdul Wahab Dalimunthe: Lihat Dua Menit, Namanya Nonton Bukan Selewat...

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 00:12 WIB

RMOL.Badan Kehormatan (BK) DPR segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arifinto.

Anggota Komisi V DPR itu, tertangkap kamera ketika melihat video porno melalui komputer tablet saat rapat paripurna, Jumat (8/4).

Wakil Ketua BK DPR, Abdul Wahab Dalimunthe menyatakan,  kasus tersebut dapat diproses  tanpa menunggu pengaduan ma­syarakat.

“Kami segera membahas persoalan itu. Dalam tata beracara BK, dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan atau elektronik, tidak me­merlukan pengaduan lagi,” ujar Wahab kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, lanjutnya, BK DPR harus terlebih dahulu meminta per­setujuan pimpinan dewan.  

“Sekarang sudah masuk masa reses, saya terlebih dahulu ber­komunikasi dengan anggota BK lainnya. Jika memungkinkan, kami akan mengelar sidang daru­rat,” tutur Politisi Partai Demo­krat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah BK DPR memiliki aturan untuk menindak pe­lang­garan yang dilakukan Arifinto?

Kasus ini memang baru kali ini terjadi. Namun, hal itu tak berarti BK tidak punya aturannya. Dia dapat dijerat Pasal 3 peraturan DPR tentang Kode Etik.

Dalam pasal itu, diatur bahwa anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehorma­tan, merusak tata cara dan sua­sana persidangan, serta merusak martabat lembaga.

Kapan persoalan ini akan di­tindaklanjuti?

Mengenai waktunya, saya belum dapat memastikan, karena sudah masuk masa reses. Yang pasti, kami akan segera menin­daklanjuti persoalan ini, karena ini merupakan pelanggaran serius dan menyangkut citra dewan. Kalau persoalan ini tidak segera diproses, masyarakat akan me­mandang DPR sebelah mata.

Artinya, proses pengusutan kasus ini akan berjalan cepat?

Belum tentu. Pasti akan ada tarik-menarik kepentingan dalam penanganan perkara ini. Sebab, persoalan ini berkaitan dengan citra salah satu partai politik.

Beberapa waktu lalu, bahkan sudah ada yang menelepon saya. Saya tidak usah katakan siapa yang menelepon. Intinya dia menyampaikan tentang krono­logis peristiwa tersebut.

Dia bilang kepada saya, itu kebetulan. Kemudian saya kata-kan, kenapa nggak diapus? Orang itu menjawab, kan hanya bebe­rapa detik, lagi sial saja dia ka­rena dikirimi gambar oleh pihak lain, dan tertangkap kamera.

Jika membutuhkan waktu lama di BK DPR, apakah par­tai atau fraksi dapat menidak­lanjuti persoalan itu?

Menurut informasi yang saya peroleh, persoalan itu akan di­pro­ses partai, dan sebaiknya me­mang demikian. Jadi, BK dan fraksi bekerja sama dalam me­nyelesaikan persoalan tersebut.

Apakah Arifinto akan men­dapat hukuman dari dua pihak, jika dia terbukti melakukan hal itu?

Kalau DPP PKS mengambil tin­dakan tegas, seperti pemeca­tan, ya BK tidak akan mempro­ses­nya lagi. Kalau mengikuti aturan BK. Persoalan ini mung­kin tidak akan berujung pada sanksi pemecatan karena yang bersangkutan tidak melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

Apakah BK DPR akan me­minta keterangan dari foto­grafer yang berhasil memotret Arifianto?

Betul. Kami berencana meng­un­dangnya untuk mendapat konfirmasi mengenai durasi. BK akan mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan. Kalau melihatnya selewat saja bisa dimaafkan. Tetapi kalau dua me­nit, itu namanya nonton bukan selewat. [RM]



Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

11 Juta PBI BPJS Dihapus, Strategi Politik?

Jumat, 13 Februari 2026 | 06:04

Warga Jateng Tunda Pembayaran Pajak Kendaraan

Jumat, 13 Februari 2026 | 05:34

Kepemimpinan Bobby Nasution di Sumut Gagal

Jumat, 13 Februari 2026 | 05:19

Boikot Kurma Israel

Jumat, 13 Februari 2026 | 05:09

7 Dugaan Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Lokasi Pengungsian Aceh

Jumat, 13 Februari 2026 | 04:33

Pengolahan Sampah RDF Dibangun di Paser

Jumat, 13 Februari 2026 | 04:03

Begal Perampas Handphone Remaja di Palembang Didor Kakinya

Jumat, 13 Februari 2026 | 04:00

Jokowi Terus Kena Bullying Tanpa Henti

Jumat, 13 Februari 2026 | 03:34

4 Faktor Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode

Jumat, 13 Februari 2026 | 03:10

Rano Gandeng Pemkab Cianjur Perkuat Ketahanan Pangan Jakarta

Jumat, 13 Februari 2026 | 03:09

Selengkapnya