Jenderal (Purn) Wiranto: 164 Jenderal Purnawirawan Ngumpul Tiga Bulan Sekali

RMOL. Bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto mengakui menjalin komunikasi dengan 164 jenderal TNI purnawirawan. Minimal tiga bulan sekali ada pertemuan, tapi tempatnya di lapangan golf.

“Saya dan para purnawirawan me­miliki klub golf Tidar Pano­rama. Jadi kita sering berkum­pul,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Rabu (6/4).

Menurut Ketua Umum Partai Hanura itu, pertemuan itu murni silaturahmi. Tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi, tidak ada pem­bicaraan untuk menggu­ling­kan pemerintah. “Dalam perkum­pulan golf ini, ada juga staf Pak SBY. Jadi, mana mungkin di situ dibicarakan soal politik,”ucap­nya.

Meski begitu, lanjutnya, ba­nyak di antara jenderal purnawi­ra­wan merasa risau dengan kondisi bangsa saat ini. Sebab, pemerintah kurang mengapre­siasi kepentingan rakyat.

“Ada tiga unsur yang harus diwujudkan dalam sebuah peme­rintahan, yaitu keamanan, keter­tiban dan ketentraman. Penega­kan hukum menjadi prioritas agar masyarakat menjadi aman dan tentram,’’ paparnya.

“Ketiganya tidak ada di negeri ini. Sebab, hukum yang bisa menata negara sekarang sudah menjadi komoditas. Penegak hukum pun sudah bermain-main dengan kewenangan hukum yang dia miliki,” tambah bekas Men­han itu.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Anda dikabarkan mengum­pul­kan 164 purnawirawan, apa benar?
Saya dan para purnawirawan memiliki klub golf Tidar Pano­rama. Jadi kita sering berkumpul tiga bulan sekali. Perkumpulan itu untuk menjalin silaturahim dari para purnawirawan angkatan 59 hingga sekarang.
 
Hanya silaturahim saja?
Itu adalah klub golf yang sifat­nya hubungan silaturahim. Jadi mengumpulkan purnawirawan supaya tetap ada ikatan batin di antara kita. Dengan ikatan batin itu kita bisa memahami posisi dan keadaan masing-masing, se­hingga bisa saling menolong.
 
Tidak ada pembicaraan ma­sa­lah politik?
Tidak ada, perkumpulan itu sangat cair dan terbuka dari ber­bagai kalangan. Bahkan ada anak buah Pak SBY di peme­rintahan yang ikut dalam perkumpulan ter­sebut, sehingga kami hanya mem­bicarakan masalah golf saja.
 
Bagaimana tanggapan Anda tentang para purnawirawan yang mengkritisi pemerintah?
Mengkritik itu adalah hal yang wajar saja dilakukan. Saya meli­hat banyak purnawirawan yang merasa kecewa dengan tata pe­merintah. Ini tidak sesuai dengan harapan mereka dan harapan rakyat. Purnawirawan itu seka­rang sudah bergabung dengan rakyat. Suara rakyat itu sekarang mereka tampung dan suarakan.
 
 Di luar golf, apa Anda sering ber­komunikasi dengan purna­wi­rawan lainnya?
Saya pernah berkomunikasi dengan mereka. Tapi intensitas­nya tidak terlalu sering. Karena masing-masing memiliki kesibu­kan, sehingga kadang-kadang kami bertemu.
 
Apa yang dibicarakan ketika bertemu?
Mengenai isi pembicaraan, saya tidak bisa mempubli­kasi­kannya kepada media.
 
Bagaimana Anda meman­dang kondisi pemerintahan saat ini?
Pemerintah gagal dalam me­wujudkan kesejahteraan rakyat. Misalnya kebohongan yang di­buat pemerintah bahwa angka kemiskinan adalah 16,6 persen. Padahal, faktanya 39,9 persen.

Selain itu?
Ada empat hal yang perlu di­kritisi. Pertama, budaya kita se­be­narnya kerja sama, tetapi reali­tasnya kita dipaksakan dalam kehidupan yang individualistis.

Kedua, dalam sistem pemerin­tahan tidak ada check and balance yang ditandai dengan penye­raga­man dalam koalisi. Ketiga, ma­sya­rakat Indonesia adalah maje­muk, sehingga membutuhkan pemim­pin yang tegas, adil dan bijaksana. Keempat, orientasi pejabat negara kita adalah pe­man­faatan dan kete­naran, se­hingga tidak bisa me­wujudkan kesejahteraan rakyat.

 Bagaimana dengan penega­kan hukum?
Saya melihat bahwa kita gagal pada penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen, ini disebabkan hukum dijadikan sebagai komoditas sehingga da­pat dipermainkan. Selain itu, aparat penegak hukum ikut ber­main dari kewenangannya, maka kepercayaan masyarakat kepada hukum makin rendah.

Tanggapan Anda mengenai rencana penyederhanaan par­tai?
Lebih baik meng­ham­bat ter­bentuk­nya par­tai baru, daripada rencana menye­derhanakan par­tai. Karena par­tai baru adalah hasil metamor­fosa dari partai-partai lama yang gagal. Sebaiknya cara tersebut digunakan untuk meng­hambat banyak­nya partai po­li­tik.  [RM]