Berita

GERINDRA/IST

GEDUNG BARU DPR

Gerindra Bersiap-siap Lancarkan Citizen Law Suit

KAMIS, 07 APRIL 2011 | 20:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Keputusan DPR melanjutkan pembangunan gedung baru DPR semakin menunjukkan, bahwa telah terjadi penyelewengan aspirasi rakyat oleh wakil mereka di DPR.

Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra bidang Advokasi, Habiburokhman kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis malam (7/3).

Menurutnya, azas kepatutan dan kepantasan dalam pengelolaann keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara telah dilanggar.


"Partai Gerindra sangat menyayangkan hasil rapat paripurna tersebut dan akan terus menolak pembangunan gedung baru DPR melalui gugatan citizen law suit di PN Jakpus," tegas Koordinator Lembaga Advokasi Hukum (Laskar) Gerindra ini.

Partai binaan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini menyerukan kepada segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan gugatan citizen law suit ini.

"Kami akan melibatkan ahli-ahli terkait untuk membuktikan dalil kami bahwa pembangunan gedung DPR tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dihentikan," pungkas advokat muda ini. [wid]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya