KH Salahuddin Wahid: Kita Tak Bisa Berspekulasi Siapa Saja yang Bermain

RMOL. Tokoh lintas agama Salahuddin Wahid menyoroti masalah penegakan hukum yang selama ini tidak berjalan dengan baik.

“Banyak hal yang perlu dikri­tisi oleh masyarakat, seperti pe­ne­gakan hukum dan pem­be­ran­tasan korupsi  tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Gus Solah — panggi­lan akrab Salahuddin Wahid —  revisi Undang-undang Tipikor justru memperlemah  pemberan­ta­san korupsi.

“Seharusnya pemerintah mem­perkuat wewenang aparat pene­gak hukum untuk menangani kasus korupsi,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

 Anda dikabarkan bertemu de­ngan Dewan Penyelamat Ne­gara, apa tanggapan Anda?
Ini menunjukkan banyak orang merasa resah dan gelisah tentang kondisi sekarang. Jadi mereka mengingatkan pemerintah dan kita semua bahwa ada sesuatu yang salah.

Apa saja yang salah itu?
Banyak sekali. Misalnya de­mo­krasi yang kita bangun adalah prosedural dan transaksional. Artinya, semua hal pakai uang, tidak substansial yaitu memper­juangkan kepentingan rakyat. Con­tohnya, bangun gedung de­ngan harga yang mahal, itu tidak memikirkan kondisi bangsa.

Bagaimana dengan pembe­ran­tasan korupsi dan penega­kan hukum?
Pemberantasan korupsi dan pe­nyalahgunaan wewenang dalam perpajakan merupakan permasa­lahan inti dihadapi  bangsa ini. Bi­dang penegakan hukum pun masih lemah, karena hukum ta­jam kepada rakyat kecil. Tapi ke­tika berhadapan dengan pengua­sa, hukum menjadi lembek.

Lalu apa yang perlu diper­baiki?
Menurut saya yang perlu di­be­nahi adalah aparat penegak hu­kum, agar hukum bisa adil. Se­lama ini aparat penegak hu­kum  kurang menunjukkan ke­ber­pihakannya kepada rakyat kecil.

Bagaimana dengan bidang ekonomi?
Apabila menggunakan indika­tor makro, kondisi Indonesia ba­gus. Tapi coba lihat jumlah orang miskin di Indonesia semakin banyak. Ini menunjukkan dalam tataran mikro, ekonomi Indonesia lemah.
 
Masalah maraknya teror bom, bagaimana menurut Anda?
Menurut saya, ada kelompok yang menciptakan teror saja, menciptakan ketakutan. Mereka mau menciptakan kesan bahwa pemerintah ini tidak mampu mengatasi persoalan bangsa ini.

Ini menunjukkan pemerin­tah lemah?
Pemerintah tidak hadir ketika dibutuhkan, seharusnya mereka bisa melindungi rakyatnya de­ngan memberikan rasa aman.

Apakah motif teror ini?
Bisa macam-macam. Bisa ada orang yang mengkambing­hi­tam­kan Islam. Bisa juga menge­san­kan pemerintah lemah. Namun sebelum ada pihak yang dinyata­kan bersalah, kita tidak bisa ber­spekulasi siapa yang bermain.

Anda melihat kisruh PKB se­perti apa?
Apapun penyebabnya, perpe­ca­han itu membuat perolehan suara PKB menurun. Jadi kalau mau PKB besar, seharusnya me­reka bisa bersatu lagi. Karena per­pe­cahan hingga tingkat ba­wah.
 
Bagaimana dengan anggota PKB yang di-PAW?
Menurut saya itu tidak sesuai dengan spirit reformasi. Mereka wakilnya rakyat, kecuali mereka kena pidana.

Berarti PKB tidak demo­krasi dong?
Anda bisa menilai sendiri se­perti apa. Saya hanya menjelas­kan apa adanya. Padahal dua orang ini perolehan suaranya tinggi.   [RM]