RMOL. Partai Amanat Nasional (PAN) menolak pembangunan gedung baru DPR bukan sebagai manuver politik pencitraan.
“Saya jamin 1000 persen, PAN tidak ada niatan mencari keÂuntungan seperti yang dituding orang. Kami tidak pernah mengÂgunakan isu murahan seperti ini untuk melakukan pencitraan,†papar Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan, kepada RakÂyat Merdeka, Sabtu (2/4).
Menurut Wakil Ketua DPR itu, keÂputusan fraksi PAN yang meÂnolak pembangunan gedung baru tersebut merupakan bentuk peÂnyaÂluran aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan rencana tersebut.
Taufik merasa tidak fair, karena hanya PAN yang diserang berÂmanuver politik. Padahal parpol lain juga minta dikaji ulang pemÂbangunan gedung tersebut .
Berikut kutipan selengkapnya:Pro kontra gedung baru DPR terus meruncing, bagaimana koÂmentar Anda?Dalam rapat Bamus kemarin, kami sepakat untuk tidak berpoÂlemik lagi di media. Masalah ini menyangkut internal DPR dan kami sepakat untuk diselesaikan secara internal.
Alasannya?Energi yang seharusnya diguÂnaÂkan untuk mengurusi kesejahÂteÂrÂaan masyarakat, bukan untuk berpolemik dan beragumentasi tentang fasilitas internal DPR. MeÂnurut saya itu kurang baik. Akhirnya semua sepakat akan diÂadakan rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT dan maÂsing-masing fraksi sebelum masa reses, yaitu 9 April 2011.
Bagaimana sikap PAN?PAN, PDI-P maupun Partai Demokrat, memandang masing-masing fraksi punya data sendiri untuk mendeteksi aspirasi masyaÂrakat yang berkembang terkait dengan pembangunan gedung baru itu.
Lebih jelasnya seprti apa?Artinya, di tiap fraksi punya data mengenai respon masyarakat terkait masalah ini. Sikap fraksi PAN dan fraksi lainnya sama, terjadi resistensi yang tinggi dan penolakan yang besar di dalam masyarakat, berdasarkan inforÂman tersebut. Dan kami mengÂapreÂsiasi respon masyarakat terÂsebut.
Sikap fraksi PAN merupaÂkan rekomendasi DPP PAN?Tidak. Sebab, ini hanya meÂnyangkut masalah teknis, seÂhingga partai tidak perlu turun tangan. Misalnya di PAN, hanya masalah substansial yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut stabiÂlitas nasional dan image kepada pemerintah yang dibicarakan di internal.
Ah, masa sih begitu? Partai akan mencampuri masaÂlah ini apabila menyangkut stabiÂlitas politik secara nasional, atauÂpun menyangkut sikap partai dalam kaitan masalah yang sangat krusial dan menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya maÂsalah hak angket dan interÂpelasi, itu memang harus menÂdapat arahan dari partai.
Tentang anggaran Rp 1,1 triÂliun untuk membangun geÂdung tersebut, bagaimana menurut Anda?Setiap kebijakan yang memÂbutuhkan uang anggaran APBN dalam era keterbukaan ini, meÂmerÂlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Intinya kita harus melibatkan masyarakat, LSM ataupun dalam fraksi kita sendiri, agar ada asas kehati-hatian dalam hal penggunaan anggaran.
Ada yang salah dalam proses rencana pembangunan gedung baru ini?Dilihat dari mekanisme dan tata tertib DPR, pembangunan gedung ini sudah memenuhi meÂkanisme dan tata tertib DPR. Tetapi karena keputusan politik menyangkut penggunaan uang negara, harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik, karena itu terjadi perbeÂdaan pandangan.
Apakah masalah ini mengÂganggu hubungan Parpol KoaÂlisi?Tidak. Ini hanya masalah inÂternal DPR menyangkut fasilitas gedung. Artinya, tidak ada keterkaitannya dengan masalah politik, terlebih lagi mengganggu koalisi.
PAN melakukan komunikasi dengan Demokrat mengenai isu ini?Tidak ada. Ini bukan masalah PAN dengan Demokrat, atau Demokrat dengan PDI-P. Ini hanya menyangkut masalah fasiÂlitas negara saja dan tidak terkait dengan sikap politik partai.
Sikap PAN ini dianggap seÂbaÂgai manuver politik?Ini tidak fair apabila disangÂkutpautkan dengan PAN saja, karena beberapa partai sudah meÂminta kebijakan ini dikaji ulang. Oleh karena itu tidak teÂpat apaÂbila ada yang mengataÂkan.
[RM]
