Taufik Kurniawan: Parpol Lain Bermanuver Kok Kami Diserang...­

RMOL. Partai Amanat Nasional (PAN) menolak pembangunan gedung baru DPR bukan sebagai manuver politik pencitraan.

“Saya jamin 1000 persen, PAN tidak ada niatan mencari ke­untungan seperti yang dituding orang. Kami  tidak pernah meng­gunakan isu murahan seperti ini untuk melakukan pencitraan,” papar Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan, kepada Rak­yat Merdeka, Sabtu (2/4).

Menurut Wakil Ketua DPR itu, ke­putusan fraksi PAN yang me­nolak pembangunan gedung baru tersebut merupakan bentuk pe­nya­luran aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan rencana tersebut.

Taufik merasa tidak fair, karena hanya PAN yang diserang ber­manuver politik. Padahal parpol lain juga minta dikaji ulang pem­bangunan gedung tersebut .

Berikut kutipan selengkapnya:

Pro kontra gedung baru DPR terus meruncing, bagaimana ko­mentar Anda?
Dalam rapat Bamus kemarin, kami sepakat untuk tidak berpo­lemik lagi di media. Masalah ini menyangkut internal DPR dan kami sepakat untuk diselesaikan secara internal.

 Alasannya?
Energi yang seharusnya digu­na­kan untuk mengurusi kesejah­te­r­aan masyarakat, bukan untuk berpolemik dan beragumentasi tentang fasilitas internal DPR. Me­nurut saya itu kurang baik.  Akhirnya semua sepakat akan di­adakan rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT dan ma­sing-masing fraksi sebelum masa reses, yaitu 9 April 2011.

Bagaimana sikap PAN?
PAN, PDI-P maupun Partai Demokrat, memandang masing-masing fraksi punya data sendiri untuk mendeteksi aspirasi masya­rakat yang berkembang terkait dengan pembangunan gedung baru itu.

Lebih jelasnya seprti apa?
Artinya, di tiap fraksi punya data mengenai respon masyarakat terkait masalah ini. Sikap fraksi PAN dan fraksi lainnya sama, terjadi resistensi yang tinggi dan penolakan yang besar di dalam masyarakat, berdasarkan infor­man tersebut. Dan kami meng­apre­siasi respon masyarakat ter­sebut.

Sikap fraksi PAN merupa­kan rekomendasi  DPP PAN?
Tidak. Sebab,  ini hanya me­nyangkut masalah teknis, se­hingga partai tidak perlu turun tangan. Misalnya di PAN, hanya masalah substansial yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut stabi­litas nasional dan image kepada pemerintah yang dibicarakan di internal.

Ah, masa sih begitu?
Partai akan mencampuri masa­lah ini apabila menyangkut stabi­litas politik secara nasional, atau­pun menyangkut sikap partai dalam kaitan masalah yang sangat krusial dan menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya ma­salah hak angket dan inter­pelasi, itu memang harus men­dapat arahan dari partai.

Tentang anggaran Rp 1,1 tri­liun untuk membangun ge­dung tersebut, bagaimana menurut Anda?
Setiap kebijakan yang mem­butuhkan uang anggaran APBN dalam era keterbukaan ini, me­mer­lukan transparansi dan akuntabilitas publik. Intinya kita harus melibatkan masyarakat, LSM ataupun dalam fraksi kita sendiri, agar ada asas kehati-hatian dalam hal penggunaan anggaran.

Ada yang salah dalam proses rencana pembangunan gedung baru ini?
Dilihat dari mekanisme dan tata tertib DPR, pembangunan gedung ini sudah memenuhi me­kanisme dan tata tertib DPR. Tetapi karena keputusan politik menyangkut penggunaan uang negara, harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik, karena itu terjadi perbe­daan pandangan.

Apakah masalah ini meng­ganggu hubungan Parpol Koa­lisi?
Tidak. Ini hanya masalah in­ternal DPR menyangkut fasilitas gedung. Artinya, tidak ada keterkaitannya dengan masalah politik, terlebih lagi mengganggu koalisi.

PAN melakukan komunikasi dengan Demokrat mengenai isu ini?
Tidak ada. Ini bukan masalah PAN dengan Demokrat, atau Demokrat dengan PDI-P. Ini hanya menyangkut masalah fasi­litas negara saja dan tidak terkait dengan sikap politik partai.

Sikap PAN ini dianggap se­ba­gai manuver politik?
Ini tidak fair apabila disang­kutpautkan dengan PAN saja, karena beberapa partai sudah me­minta kebijakan ini dikaji ulang. Oleh karena itu tidak te­pat apa­bila ada yang mengata­kan.  [RM]