Irgan Chairul Mahfiz: Calon Presiden Independen Perlu Dikaji Secara Serius

RMOL. Di tengah penolakan elite partai politik terhadap calon presiden independen dalam Pemilu 2014, PPP justru mendukung usulan DPD tersebut.

“Calon independen dalam sebuah konteks demokrasi adalah hal yang sah saja untuk dilaku­kan. Jadi, secara substansi kami dukung usulan itu. Sebab, ini adalah terobosan untuk memper­kuat sistem presidensial kita,” ujar Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Chairul Mahfiz, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Ketua DPD Irman Gusman mengatakan,  pada dasarnya perubahan UUD 1945 kelima tersebut untuk memper­baiki sistem kenegaraan Indone­sia. Ini yang perlu disadari semua kalangan.

“Harapan kita dengan adanya capres independen berarti mem­perbaiki sistem demokrasi kita. Sebab, ini sebuah lompatan de­mo­krasi. Beberapa negara sudah melakukan adanya capres inde­penden, tapi  dengan syarat-syarat tertentu,” katanya.

Irman Gusman merasa heran, belum dilakukan pengkajian, tapi sudah ditolak. Makanya, perlu dilakukan perdebatan di ranah intelektual. Sebab, tujuannya bu­kan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi ini me­nyang­kut kepentingan bangsa dan negara.

Irgan selanjutnya mengatakan, wacana calon independen ini ja­ngan langsung serta-merta di­tolak, tetapi harus dilakukan ka­jian komprehensif. Jadi, perlu dikaji secara serius.

 Berikut kutipan selengkapnya:

Serius nih PPP mendukung ca­pres independen?
Kami mengapresiasi secara serius. Sebab, secara substansi ini adalah ide yang baik. Kami me­nilai ini sebuah lompatan dalam berdemokrasi, sehingga diperlu­kan usaha yang lebih progresif.

Maksudnya?
Diperlukan kajian yang lebih matang. Misalnya, sejauh mana efektifitas munculnya capres dari kalangan independen itu. Misal­nya, bagaimana kinerja pemerin­tahan apabila calon independen yang menang. Kinerja pemerin­tahan akan terganggu apabila ca­lon independen itu tidak mampu menjalankan komunikasi politik dengan kalangan parpol yang ada di parlemen.

Seberapa penting komuni­kasi politik ini harus dimiliki?
Calon independen itu dari kalangan non-partai. Sedangkan parlemen diisi kalangan partai poli­tik. Seandainya ada calon in­de­penden menjadi presiden, tetapi  tidak bisa menjalankan ko­munikasi politik dengan kalangan parpol di parlemen, ini akan meng­hambat kinerja pemerintah.

Saat ini SBY yang didukung sekian partai koalisi, tapi tetap saja menghadapi kesulitan. Apa­lagi yang tidak punya partai sama sekali, ini yang kami khawa­tirkan.

Apakah PPP melakukan ka­jian tentang calon indepen­den?
Saya kira kami sedang mempe­lajari dan mencari formulasi yang tepat, bagaimana pengaturan calon presiden independen, teru­tama persoalan teknis yang perlu dilakukan untuk konsep kon­solidasi demokrasi kita.

Persoalan teknis seperti apa?
Kita mengkhawatirkan adanya double dukungan saat pemilu presiden. Misalnya seseorang memberikan dukungan untuk calon independen dengan mem­beri­kan KTP-nya. Tapi ketika pemilu, si pemilik KTP ini men­dukung capres dari parpol. Itu artinya ada dua sikap politik.

Tapi ini kan tidak berten­tangan dengan amanat demo­krasi?
Apabila ingin membuka pe­luang bagi semua pihak untuk munculnya capres dari berbagai kalangan, baik parpol maupun independen, saya rasa hal ini kita lihat sebagai usulan yang pro­gesif.

Apa dam­paknya bagi parpol apabila muncul ca­lon indepen­den?
Bagi parpol ini tentu saja me­rasa terkurangi perannya, karena sumber rekruitmen kepemim­pinan presiden selama ini dari parpol. Hal ini sesungguhnya mengurangi peran yang dilaku­kan oleh parpol. Makanya kajian seperti ini perlu dilakukan.

Tapi capres independen itu mem­buka kesempatan bagi rak­yat memilih capres yang bu­kan diajukan parpol?
Memang calon independen hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dibuka ruang untuk se­buah tero­bosan, dan kita memerlukan ka­jian untuk melaku­kan itu.   [RM]