Berita

ilustrasi

SENGKETA TPI

Kubu Tutut Soeharto Yakin Menang Lawan Hary Tanoesudibjo

JUMAT, 01 APRIL 2011 | 22:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kubu Siti Hardianti Rukmana yakin majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengabulkan gugatannya terhadap MNC Group milik Hary Tanoesudibjo terkait sengketa kepemilikan TPI yang kini menjadi MNC TV.

Melalui pengacaranya, Harry Ponto, mbak Tutut, sapaan akrab Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan keyakinannya itu lantaran perkara sengketanya sudah terang benderang selama persidangan berlangsung. "Kami yakin majelis akan membuat keputusan yang baik dan adil," ujar Harry di Kantornya, Menara Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4).

Dipersidangan, bebernya, sudah terungkap bahwa Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham)sendiri sudah memberikan jawabannya, bahwa memang telah terjadi konsistensi melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengambilalihan TPI dari tangan putri Soeharto itu.


Tim independen yang dibentuk oleh Kemenkumham menemukan jika akta no 16 tanggal 18 Maret 2005 tentang Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan (RUPSLB) tidak sah dan cacat hukum baik secara materil maupun formilnya. Substansi hukum RUPSLB dari Tutut kepada Hary Tanoe dinyatakan tidak memenuhi Undang-Undang.

Tim independen juga menyampaikan, sebagaimana pengakuan Zukarnain Yunus (Dirjend Administrasi Hukum Umum), Syamsuddin Manan Sinaga (Direktur Perdata), Budihardjo (Kasubdit Badan Hukum) dan juga pengakuan Johanes, bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), sistem yang digunakan pihak Hary Tanoe mendaftarkan RUPSLB-nya tidak berjalan dengan benar. Kenapa demikian, karena buka tutup RUPSLB bisa dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang. Sehingga, tim independen sendiri dengan tegas menyatakan bila SK Hukum dan HAM tanggal 21 Maret 2005 tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan TPI dibuat tidak melalui pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya.

"Fakta-fakta ini semua sudah terungkap di persidangan. Ini sudah terang benderang dan kami yakin majelis hakim mengabulkan gugatan kami. Tidak ada logika apapun yang bisa menghambat atau mengalahkan gugatan kami," katanya. [arp]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya