Berita

ilustrasi

Calon Independen Pilkada dan Pilpres Beda

KAMIS, 31 MARET 2011 | 20:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti tidak setuju dengan sejumlah elit yang menarik-narik keikutsertaan calon independen di Pilkada sebagai pembenaran untuk gagasan calon presiden independen.

Sekalipun kita punya pengalaman dengan calon-calon independen di daerah, kata Ikrar, tapi tetap saja dua kasus tersebut sangat berbeda jauh. Ada kondisi sosio-politik yang membedakannya.

"Tidak bisa dihubung-hubungkan seperti itu. Kalau di daerah calon independen masih bisa. Kalau di daerah, emosi personal antara calon dan pemilihnya sangat kuat. Di pusat kan tidak seperti itu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3).


Beda lainnya, kata Ikrar, soal populasi pemilih. Pemilih pada Pilkada tidak terlalu banyak, sementara di pusat pemilihnya ratusan juta. Makanya Capresnya itu harus canggih, tidak hanya dirinya punya hubungan baik dengan partai tapi juga antara partainya dengan dirinya.

Apapun alasannya, tegas Ikrar, gagasan calon presiden dari kalangan independen sebagai gerakan deparpolisasi yang sangat berbahaya, bahkan bahayanya sama persis saat Orde Baru (Orba) dan Orde Lama (Orla). [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya