Berita

Hajriyanto Tohari/ist

MPR: Capres Independen Tunggu Sistem Kepartaian Sederhana

KAMIS, 31 MARET 2011 | 16:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Aturan pemilihan presiden sudah seharusnya tidak menghalangi setiap warga negara yang memiliki syarat dan kemampuan untuk menjadi presiden. Sayangnya, Indonesia untuk saat ini belum siap menyediakan ruang bagi capres independen bersaing dengan calon dari partai politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3).

"Dalam konteks Indonesia, calon independen belum memungkinkan," katanya.


Dari sisi praktis, calon independen akan membebani penyelenggara pemilu (KPU). Beban ini  sama halnya dengan mengikutsertakan semua parpol tanpa melalui kualifikasi.

Ia menambahkan, aturan calon independen dalam konsistitusi dimungkinkan ada bila sistem kepartaian  sudah sederhana. Selama sistem kepartaian belum sederhana maka sulit membayangkan ekses yang bakal terjadi.

"Mungkin kalau partainya sudah sederhana, misalnya hanya ada dua atau tiga partai saja, baru itu (calon independen) bisa dilaksanakan," tutup Hajriyanto. [wid]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya