Berita

Busyro Muqaddas/Ist

Soal Hukuman Mati, KPK Janji Mau Tanya Langsung Ke SBY

RABU, 30 MARET 2011 | 08:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Draf Rancangan Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah digodok DPR, salah satunya menghapus hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas, meminta agar tidak gampang menghapuskan pasal tentang hukuman mati tersebut dan karenanya perlu disebutkan alasan dasar kenapa pasal tersebut mesti dihilangkan.

"Semua harus jelas apa argumennya, sehingga hukuman mati itu harus dihapuskan," katanya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.


Di tengah masih membudayanya perilaku koruptif, draf RUU yang baru itu patut disayangkan. Busyro tak habis pikir mengapa hukuman mati dihapus.

"Kita patut pertanyakan moralitas logika hukum yang seperti apa, yang melatari penyusunan draf ini," ungkapnya

Karena draf tersebut diusulkan oleh pemerintah, tegas Busyro, maka pihaknya tidak akan segan menanyakannya langsung kepada presiden. "Suatu saat nanti, kalau ketemu presiden kami akan tanyakan," katanya.

Ia menambahkan, jika saja draf baru itu tetap dipertahankan, maka tidak lain sebenarnya sudah terjadi upaya pelemahan terhadap KPK.

"Itu pelemahan, bukan hanya bagi KPK, tapi juga bagi bangsa ini termasuk pemerintah dalam memberantas korupsi," tandas mantan Ketua Komisi Yudsial itu. [ade]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya