Berita

sby/ist

Mantan KASAD Nilai Langkah Presiden SBY Tanggapi WikiLeaks Salah

MINGGU, 20 MARET 2011 | 19:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengingatkan pemerintahan SBY untuk tidak menganggap remeh data-data diplomatik Kedutaan AS yang dibocorkan oleh WikiLeaks beberapa waktu lalu. Karena hal ini akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Tidak akan ada api kalau tidak ada asap, apalagi yang melaporkan ini intelijen AS, itu tidak main-main. Jadi pemerintah jangan hanya menganggap itu sebagai sampah," ujarnya saat diskusi bertajuk "Teror Bom dan WikiLeaks Mengguncang Negara" di Doekoen Caffee, Jakarta, Minggu (20/3).

Pemerintah, kata Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI itu, seharusnya tidak perlu sampai memberikan hak jawab kepada dua surat kabar Australia yang memberitakan data kabel-kabel kawat Kedubes AS itu. Seharusnya pemerintah memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa bocoran laporan itu tidak benar dengan cara membuktikan, bahwa mereka tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan.


"Pemerintah harus menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat, tidak korupsi. Dan yang tidak kalah penting harus menegakkan hukum supaya ada lagi wibawa dan kepercayaan di masyarakat," ujarnya.[ono]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya