Letjen (Purn) TB Silalahi: Berita Sampah The Age Jangan Dianggap Fakta

RMOL.Dua koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald memberitakan bocoran informasi WikiLeaks yang isinya menyebut dugaan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan. Sejumlah tokoh disebut-sebut, termasuk Letjen (Purn) TB Silalahi.

Dalam berita tersebut, TB Silalahi yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Pertahanan dan Keamanan, di­kait­kan dengan kasus yang meli­bat­kan suami bekas presiden Mega­wati Soekarnoputri, Taufik Kiemas.

“Pada Desember 2004, Kedu­bes AS di Jakarta juga melapor­kan bahwa salah satu penasehat presiden yang dianggap merupa­kan salah seorang informan poli­tik paling berharga buat mereka, TB Silalahi, memberi informasi bahwa pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang saat itu memimpin tim pemberantasan korupsi, Hen­darman Supandji, telah mengum­pulkan bukti yang cukup atas ka­sus dugaan korupsi Taufik Kiemas dan sudah menyiapkan surat penangkapan,” demikian tulis The Age, Jumat 11 Maret 2011.

Bagaimana reaksi TB Silalahi dengan pemberitaan tersebut? Berikut wawancara Rakyat Mer­deka dengan bekas Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara tersebut, kemarin.

Anda masih ke­cewa dengan pemberitaan ter­sebut?

Sebenarnya kita sudah melaku­kan seruan secara nasional, mari­lah kita tidak lagi membicarakan masalah ini, karena kita mengha­dapi masalah ke depan, seperti ke­bocoran nuklir Jepang, teror pembo­man di Utan Kayu dan lain-lain.

Artinya, Anda sudah melupa­kan Wikileaks-gate?

Bukan berarti kita tidak hirau­kan Wilikealks. Secara sistematis apa yang dituduhkan ke saya se­benarnya sudah terbantahkan dengan jelas. Kejaksaan Agung me­lalui Wakil Jaksa Agung Darmono, Jampidsus Amari dan Jamwas Marwan Effendy, telah memastikan tidak pernah ada perkara di Kejagung yang melibatkan Taufik Kiemas.

Di dua koran Australia de­ngan terang ditulis Anda ikut ber­peran agar Kejagung menu­tup kasus Taufik Kiemas...

Saya ingin bicara secara logika. Dalam koran itu disebutkan, Kedubes AS mendapat informasi Desember 2004, bahwa perkara Taufik Kiemas sudah lengkap penuntutan. Tapi disebut diha­langi presiden. Padahal, Hendar­man itu baru diangkat jadi Jam­pidsus tanggal 21 April 2005. Tahun 2004, Hendarman belum jabat apa-apa hanya staf di penga­wasan. Dia nggak menangani masalah itu. Jadi, berita di koran itu sudah ngawur kan.

Keanehan kedua, Desember 2004, semua orang juga tahu ti­dak ada kasus Taufik Kiemas. Per­nah kita dengar Taufik Kiemas ada perkara?

Apa yang mau dicampuri presiden, Hendar­man nggak tangani perkara, ini kan dikarang-karang saja, kata­nya melalui omongan saya dan me­lalui orang kedutaan Amerika.

Lalu?

Awal SBY menjabat pada 2004, saya diangkat menjadi pe­nasihat presiden bidang perta­hanan. Lalu pada 2007, jadi anggota Wantim­pres masih soal keamanan dan pertahanan. Tidak ada urusan dengan politik dan hukum. Dan, kalau kita mau ingat lagi, awal pemerintah SBY langsung kita sibuk dengan tsunami dan bebe­rapa bencana, saya sibuk ke Nias urus bencana, tak sempat mikirin kaya gitu-gitu. Jadi, kalau kita lihat dari ilmu logika, premis batal apabila data dan fakta yang dikemukakan itu salah. Ini yang saya sedihkan, kalau saya diam nanti dibilang benar.

Sekarang persoalan ini se­per­ti­nya sudah reda ya...

Masyarakat sudah reda, tapi oleh politikus dikembang-kem­bangkan terus. Masak Negara ini akan hancur karena media luar negeri. Masak Media mereka le­bih hebat dari kita. Ini yang ra­wan, hanya dengan media luar negeri memberitakan berita sam­pah, kita kelabakan semua. Media dalam negeri harus melu­ruskan ini, yang belum bisa dikonfirmasikan ja­ngan dianggap jadi fakta.

Info itu disebut confidential info...

Ini yang lebih ngawur. Katanya berita itu high confidential isu, itu rahasai. Apa Amerika bodoh me­munculkan identitas informan secara terang-terangan begitu. Disebutlah ada Agung Laksono, TB Silalahi dan lain-lain yang laporkan ke kedutaan. Bodoh kali Amerika, informan yang sangat dipercaya kok dimunculkan. Di dunia intelijen, informan itu ter­tutup, disandilah, dilindungilah, dan kalau itu high confidential, tidak dikirim lewat kabel biasa, beritanya diberi sandi.

Apa yang harus kita laku­kan?

Kita harus jernih berpikir untuk bangsa. Yang salah jangan dite­rus­kan, kalau data palsu terus di­mainkan, dikerjaian terus, maka pemerintah yang dihantam.

Anda sempat ditanya pre­si­den soal bocoran Wikileaks ini?

Prinsipnya, Presiden tidak anggap hal ini sebagai sesuatu yang main-main, tapi ada usaha yang sangat serius untuk  jatuh­kan beliau, walaupun berita itu sampah, tapi karena terus di­layangkan, maka ini berbahaya. Dalam politik kebenaran tidak diperlukan, yang diperlukan adalah keberhasilan membentuk opini masyarakat. Kalau lihat fakta, apa yang saya sampaikan dan penjelasan dari Kejagung sudah telak membantah berita tersebut. [RM]