Edhy Prabowo: Gedung Lama DPR Masih Oke, Gedung Baru Tak Layak Dibangun

RMOL. Sekretariat Jenderal DPR telah membuka tender pembangunan gedung baru DPR, Senin (14/3), tapi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap menolak pembangunan tersebut. Pasalnya, pembangunan gedung yang rencanya menelan anggaran Rp 1,6 triliun itu, dinilai belum tepat dilakukan saat ini.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo menje­las­kan, partainya menolak pem­bangunan gedung baru, karena melihat kondisi ekonomi dan aspi­rasi yang berkembang di masyarakat. Saat ini, kondisi eko­nomi masyarakat masih sangat sulit, sehingga pembangunan gedung tersebut belum dapat direalisasikan.

“Saya yakin, ketika kondisi ekonomi dan kesejahteraan me­ningkat, masyarakat pasti akan merestui, jika DPR memiliki gedung yang lebih baik. Tapi, tidak sekarang. Masak di tengah rencana kenaikan BBM, anggota dewan justru mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru,” tutur Edhy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Fraksi Partai Ge­rin­dra masih tetap menolak pem­bangunan tersebut?
Kami kan  menolak rencana pem­bangunan itu sejak awal. Itu sikap kami, dan sikap itu tidak akan berubah. Sikap tersebut kami ambil berdasarkan sejumlah kajian dan memperhatikan aspi­rasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Tapi, proses tendernya sudah mulai berjalan?
Apa yang bisa kami lakukan, suara kami kalah di parlemen. Upaya terakhir yang kami laku­kan adalah menginstruksikan anggota Fraksi Partai Gerindra di BURT DPR untuk selalu menga­wal penolakan itu.

Selain itu?
Kami juga telah mengirimkan nota keberatan kepada pimpinan dewan. Dalam surat yang ditan­datangai saya dan Ketua fraksi ditegaskan, Frakasi Partai Gerin­dra menolak seluruh upaya dan rencana pembangunan tersebut.

Artinya, Gerindra siap tidak jika tidak diberi ruangan da­lam gedung baru tersebut?
Kan kami tetap menolak, jadi se­gala risikonya akan kami tanggung. Kalau kita dianggap menolak kemudian tidak men­dapat ruangan, ya tidak masalah juga. Kami bisa menggunakan ruangan gedung yang lama. Ge­dung ini masih layak dan mampu menunjang semua pekerjaan kami.

Kenapa Gerindra bersikeras menolak pembangunan terse­but?
Menurut kami,  uang sebesar itu harusnya dapat dialokasikan untuk program lain yang bersen­tuhan langsung dengan kese­jahteraan masyarakat. Terlebih, peme­rintah berencana mengu­rangi subsidi BBM. Sebagai salah satu upaya efisiensi, lebih baik DPR menunda pembangunan gedung itu dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk kepen­tingan masyarakat.

Fraksi lain kok mendukung ya?
Kawan-kawan lain meng­anggap pembangunan ini sangat urgen, tapi bagi kami penundaan pembangunan merupakan salah satu bentuk pengorbanan anggota DPR kepada Negara dan rakyat. Kalau kita belum mampu mala­ku­kan hal yang lebih besar, minimal kita tidak mempersulit kondisi saat ini.

Tapi, sejumlah anggota de­wan menilai kondisi gedung yang ada saat ini, sudah tidak me­madai?
Saya pikir, kantor yang ada sekarang masih cukup memadai. Meski kinerja kami belum berjalan optimal, karena jumlah tenaga ahli dan kapasitas ruangan yang overload, tapi kita harus realistis dalam melihat keadaan. Kalau kondisi sudah baik dan pendapatan Negara meningkat, rakyat pun akan rela wakilnya menempati gedung baru. Belum lagi, rencana pemerintah  memin­dahkan ibu kota, pembangunan bisa menjadi sesuatu yang mubazir dong.

Dari segi keamanan bagai­mana?
Kan tidak ada yang menyata­kan bahwa gedung ini tidak aman dan tidak layak ditempati. Setelah gempa kemarin, kondisi gedung ini memang dikabarkan bermasa­lah, tapi kalau ada kerusakan parah, tanda-tandanya dapat di­lihat. Jika sebagian anggota meragukan hal tersebut, tanyakan saja pada konsultan.

Artinya, keterbatasan yang ada bukan merupakan sebuah ha­langan dalam bekerja?
Kalau itu dijadikan salah satu alasan pembangunan gedung baru, saya rasa alasan itu sangat sempit. Karena gedungnya tidak sesuai, kinerjanya jadi lama, itu tidak juga. Kalau target penye­lesaian undang-undang tidak tercapai, kita kan bisa mengun­dang para ahli untuk membantu percepatan pembahasan undang-undang. Kita paling tinggal me­nambah anggaran beberapa miliar untuk menghadirkan para ahli, jadi tidak perlu mengalo­kasi­kan anggaran Rp 1,6 triliun untuk membangun gedung baru.

Mungkinkah dengan gedung baru, anggota DPR jadi rajin hadiri rapat?
Mengenai tingkat kehadiran anggota DPR. Pembangunan gedung baru tidak akan mem­pengaruhi hal tersebut. Bahkan, peningkatan gaji anggota dewan pun tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Fasilitas yang lebih baik tidak akan menimbulkan kinerja yang lebih baik.   [RM]