Berita

Bau Korupsi, KPK Harus Veto Pembangunan Gedung Baru DPR

RABU, 16 MARET 2011 | 20:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DPR tak mau memedulikan kepentingan rakyat dan masih ngotot meneruskan pembangunan gedung baru yang memakan biaya Rp1,1 triliun.

"Jasa konsultasi sangat tidak transparan dan tidak akuntabel, Rp 14,5 miliar. Kami minta anggota Dewan lihat aspirasi masyarakat. Kita lihat cukup banyak fasilitas DPR yang sudah tersedia," ujar Aktivis dari Transparency International Indonesia (TII), Heny Yulianto, kepada wartawan di KPK, Jakarta, Rabu (16/3).

Dia mengatakan, publik tidak pernah mendapatkan informasi tentang siapa yang lakukan jasa konsultasi. "Gambaran design gedung mengadopsi dari negara Chili. Semua tak disediakan oleh DPR. Itu semakin membingungkan kita. Banyak hal misterius dalam rencana pembangunan gedung DPR," lanjutnya.


Sementara, kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya menolak pembangunan gedung baru karena banyak mengganjal dalam rencana pembangunan gedung.

"Awalnya tidak transparan. DPR tunjukkan gambar gedung tapi dibuat oleh siapa, dan konsultan yang buat gambar itu dipilih dengan mekanisme apa, biayanya berapa juga tak pernah dijelaskan oleh DPR," tegasnya.

Salang mencurigai adanya penunjukkan langsung dalam tender konsultasi dan menyalahi Keppres. Selain itu DPR ngotot untuk tender pembangunan, padahal perencanaan masih kacau.

"Maka itu kita minta KPK hentikan pembangunan. Dari segi akuntabilitas sampai hari ini kita tak pernah tahu. Sudah berkali-kali kami minta tapi Sekjen selalu menutupi," imbuhnya.

Senada dengan rekan-rekannya yang lain, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menyatakan bahwa nilai Rp 1,13 triliun hanyalah untuk nilaii bangunan gedung baru DPR saja, belum instalasi listrik.

"Jadi ada indikasi pemecehan paket. Kita tolak pembangunan gedung. Kami desak KPK periksa jasa konsultasi dan penghentian gedung ini. Pernah ada preseden, misal KPK minta Mendagri untuk hentikan proses adminduk kepada Mendagri," tukasnya.[ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya