Tjahjo Kumolo: Kami Tetap Menolak Masuk Koalisi

RMOL. PDIP tetap bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Jadi, tidak mungkin menjadi parpol koalisi pendukung pemerintah.

“Posisi politik PDI Perjuangan tetap konsisten, kritis terhadap kebijakan pemerintah yang me­nyimpang dari trisakti dan garis politik PDI Perjuangan. Kami akan tetap berada di garis ter­depan dalam mendorong ke­bijakan pemerintah yang pro rakyat dan peningkatan kese­jah­te­raan rakyat,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (5/3).

Menurut Sekjen PDIP itu, meski ajakan berkoalisi selalu ditawarkan pemerintah dan sekutu koalisinya, PDIP akan tetap konsisten menolak ajakan tersebut. Pasalnya, keputusan untuk menjadi partai yang kritis dan obyektif terhadap kebijakan pemerintah merupakan amanat Kongres III PDI Perjuangan tahun lalu.

“Keputusan PDI Perjuangan belum atau tidak masuk koalisi, bukan keputusan Ibu Megawati, itu merupakan amanat Konggres III PDI Perjuangan. Kongres mengamanatkan kami untuk bersikap kritis dan obyektif ter­ha­dap kebijakan pemerintah se­bagaiman thema PDI Per­juangan, yakni berjuang untuk kesejahte­raan rakyat,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Saat ini partai koalisi pendu­kung pemerintah sedang ricuh, bahkan terancam bubar, ke­napa PDIP tidak mengambil ke­sempatan ini?
PDI Perjuangan tidak ingin melibatkan diri dalam kemelut rumah tangga orang lain, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Lebih baik, kami bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melakukan konsoli­dasi internal daripada ikut larut dalam kemelut rumah tangga orang lain.

Bagaimanana kalau per­ti­kaian mereka berlangsung te­rus-menerus?
Sayang memang kalau intern Presiden SBY dan koalisinya masih ribut terus. Sebab, hal tersebut akan berdampak dan mengganggu kinerja kabinet, serta program kerja pemerin­tahan. Kalau kondisi ini terus di­biarkan para menteri tidak dapat bekerja maksimal, karena kon­sentrasi terbelah. Mereka pasti memikirkan saya diganti atau tidak. Kerenanya, PDI Perjuang­an mendukung langkah SBY dalam mereshuffle kabinet.

Kapan reshuffle harus dila­ku­kan?
Sebaiknya, reshuffle diper­cepat. Jadi, tidak akan ada lagi duri dalam pemerintahan. Seba­gai pembantu Presiden, menteri kan harus loyal dan taat pada Presidennya.

Menurut Anda, menteri apa saja yang tidak loyal dan tidak taat?
Soal menteri apa yang harus diganti, saya yakin Presiden sa­ngat memahami hal itu dan seka­rang adalah momentumnya (re­shuffle kabinet). Yang pasti, dalam reshuffle nanti, Presiden harus progresif dalam menata ulang pemerintahannya.

Gerindra akan ikut ambil ba­gian dalam reshuffle tersebut dan membidik beberapa kursi menteri, bagaimana menurut Anda?
Soal sikap politik Gerindra, kami tidak akan ikut campur. Itu hak politik mereka, tidak bisa dikaitkan dengan sikap PDI Perjuangan.

Bukankan Gerindra dan PDIP merupakan partai koalisi dalam Pemilu Presiden 2009 lalu?
Betul. Tapi, kami memiliki sikap politik dan menghargai ke­daulatan masing-masing. Tidak harus Gerindra mengikuti PDI Perjuangan maupun sebaliknya. Terlebih, reshuffle kan hak pre­rogatif Presiden. Jadi, beliau bebas untuk menilai dan memilih menteri yang dianggap bisa be­kerja sama.   [RM]