Agung Laksono: Situasi Panas & Tegang Bikin Nggak Nyaman

RMOL. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono meminta semua pihak ikut berperan dalam membangun iklim politik yang kondusif dan sejuk demi menyejahterakan masyarakat.

“Peringatan yang disampai­kan Presiden SBY dalam pidato­nya Selasa (1/3) lalu harus diikuti se­mua mitra koalisi,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, di Ge­dung Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Kamis (3/3).

“Dengan tidak mengurangi daya kritis teman-teman, mari kita membangun bangsa ini se­cara bersama. Membangun iklim yang kondusif dan sejuk demi menyejahterakan masyarakat,”  tambah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Dijelaskannya, dengan iklim politik yang kondusif dan sejuk, kinerja pemerintah akan berjalan maksimal, dan berbagai program pemerintah dapat dinikmati ma­syarakat.

 â€œMomen ini harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk mem­bangun komunikasi yang lebih baik. Dengan komunikasi inten­sif, berbagai perbedaan akan tera­tasi dan memunculkan kesepaha­man dalam membangun bangsa,” tegas bekas Ketua DPR ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sebagai menteri dari Partai Golkar, bagaimana kondisi psi­­ko­logis Anda dalam men­ja­lankan tugas saat ini?
Situasi panas dan tegang bikin nggak nyaman kepada siapa pun, baik pemerintah maupun rekan-rekan yang bekerja di legislatif. Masyarakat pun menilainya tidak nyaman.

 Namun, sebagai anggota ka­binet, saya dituntut untuk tetap bekerja profesional dalam ber­bagai kondisi. Karena itu, saya bekerja seperti biasa dan me­nyelesaikan tugas dengan baik.

Apakah Partai Golkar telah melakukan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut?
Kalau Fraksi Partai Golkar DPR telah menyatakan sikap. Saya pun secara pribadi telah bertemu dan berdialog dengan Ketua Umum Partai Golkar (Aburizal Bakrie) terkait situasi politik saat ini.  Kami meng­apre­siasi pidato Presiden seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR (Setya Novanto).

Artinya, Partai Golkar me­res­pon positif pidato tersebut?
Betul. Dari kacamata partai poli­tik, terutama Partai Golkar, pidato itu positif dan perlu diin­dah­kan semua pihak.

Menurut Anda, apakah ada pesan tersembunyi dari pidato ter­sebut?  
Pertama, beliau mengingatkan mitra koalisi untuk mendukung pemerintahan, serta konsisten ter­hadap apa yang telah disepakati dan ditandatangani. Kedua, aja­kan untuk mengutamakan kepen­tingan bangsa dan negara dengan cara meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan kapasitas ma­sing-masing, baik eksekutif mau­pun legislatif. Ketiga, Presiden meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menyerang. Sebab, hal tersebut tidak menguntungkan bagi semua pihak, terutama bangsa dan negara.

Petinggi Partai Demokrat menafsirkan pidato SBY itu an­caman keras terhadap parpol koalisi yang sering berbeda pan­dangan dengan Partai Demo­krat?
Saya tidak ingin mendikte Presiden. Menurut saya, seruan tersebut berlaku untuk semua partai koalisi. Jadi, mari kita kem­bali kepada kesepakatan-kese­pakatan yang kita buat, mudah-mudahan tercipta situasi yang lebih baik.

Dengan demikian, tidak perlu dilakukan evaluasi atau re­shuffle kabinet?
Dalam rangka penataan, tentu perlu ada evaluasi. Tanpa eva­luasi, bagaimana kita melakukan sejumlah perbaikan. Namun, apapun hasil evaluasinya, kita serahkan pada Presiden. Menge­nai isu reshuffle, itu kewenangan Presiden. Tidak perlu kita per­masalahkan. Sebagai anggota kabinet kami akan mengikuti apa yang diputuskan Presiden.

Sejumlah pihak memprediksi Setgab Parpol Koalisi akan bu­bar sebelum 2014, bagaimana tanggapan Anda?
Orang boleh saja meramal, menganalisa atau memberi peni­laian. Yang pasti, Partai Golkar akan tetap menghargai mekanis­me lima tahunan, dan mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Kami pun mengajak semua elit politik, baik yang ada di parlemen maupun di luar untuk menghargai mekanisme tersebut. Itu merupakan amanat UUD dan kita harus sama-sama menjaga­nya. Toh dalam perjalanannya, kita masih dapat berbicara, me­nyalurkan aspirasi dan memiliki perbedaan pendapat.

Selain itu, kontrak politik 2009-2014 juga memberi unsur edukasi kepada masyarakat. Jadi, mari kita berpikir dan berbuat untuk kepentingan yang lebih besar.   [RM]