Berita

ade komaruddin/ist

PANSUS PAJAK

Golkar Jamin SBY Aman Hingga 2014

SENIN, 21 FEBRUARI 2011 | 07:47 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Partai Golkar menjadi partai pertama yang menjamin pemerintahan SBY aman hingga 2014. Di sisi lain, bagi Partai Golkar koalisi harus efektif sebagai alat memperjuangan kepentingan rakyat dan mengembangkan demokrasi.

Demikian diingatkan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI). Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin mengatakan pihaknya mendukung keinginan kuat Partai Golkar membentuk Pansus Pajak dan menyesalkan sikap Partai Demokrat yang menarik dukungan pada pembentukan pansus itu. Padahal, Demokrat adalah pihak pertama yang mengusulkan. Pembentukan Pansus Pajak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR besok (Selasa, 22/2).

"Suksesnya angket ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, ditengah terjadinya kebocoran dan maraknya mafia pajak pada direktorat pajak. Jangan lupa, penerimaan negara pajak ini sangat menentukan  suksesnya pembangunan secaca keseluruhan, karena 85 persen pemasukan APBN dari pajak," ujar Ade Komarudin saat memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim di Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, kemarin (Minggu, 20/2) dalam rilis yang diterima hari ini (Senin, 21/2).


Menurut Ade Komarudin, Pansus Pajak juga akan membantu Dirjen Pajak yang baru untuk mereformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

"Saya mengimbau agar Demokrat tetap konsisten. Kembalilah ke idealisme semula untuk kejayaan negara, karena Golkar semula hanya ikut mendukung, tapi dalam perjalanan terakhir tetap konsisten. Lagi pula hak angket pajak ini kan tidak untuk pemakzulan presiden," demikian Ade. [guh]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya