Marzuki Alie: Dalam Situasi Genting Begini Saya Perlu Turun Gunung

RMOL. Kalau tidak ada aral melintang, besok digelar Sidang Paripurna DPR untuk menggodok pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Mafia Pajak.
Partai Demokrat yang tidak setuju pembentukan hak angket ini, tentu akan berjuang keras untuk membendungnya. Bahkan, kader terbaiknya, Marzuki Alie, diturunkan memimpin sidang.

“Insya Allah saya yang pimpin (sidang paripurna). Dalam situasi genting be­gini, saya perlu turun gunung,” ujar Ketua DPR Mar­zuki Alie kepada Rakyat Mer­deka, Sabtu (19/2).

Saat ditanya apa persiapannya agar tidak terulang kekisruhan seperti Sidang Paripurna 2 Maret 2010 mengenai Pansus Hak Angket Bank Cen­tury, Mar­zuki mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk memimpin sidang paripurna, Selasa (22/2).

Saat ditanya apa persiapannya agar tidak terulang kekisruhan seperti Sidang Paripurna 2 Maret 2010 mengenai Pansus Hak Angket Bank Cen­tury, Mar­zuki mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk memimpin sidang paripurna, Selasa (22/2).

“Saya nggak punya’persiapan khusus untuk memimpin sidang untuk rencana pembentukan Pansus Hak Angket Mafia Pajak ini,’’ ucapnya.

Seperti diketahui, sidang pari­purna DPR soal Pansus Hak Angket Bank Century, Selasa (2/3/2010) berlangsung alot dan ricuh. Saat itu, pimpinan sidang yang juga Ketua DPR Marzuki Alie dinilai otoriter, karena me­mak­sakan menutup sidang paripurna.

Tapi Fraksi Demokrat DPR menganggap tindakan Marzuki sudah benar dan sesuai tata-ter­tib. Sebab, agenda sidang sudah se­lesai.   

Marzuki selanjutnya mengata­kan, dirinya tidak mengalami trauma dengan peristiwa tahun lalu itu.

“Kalau ramai itu biasa, tanda­nya dinamis. Kalau adem-adem saja itu tandanya statis. Era de­mo­krasi saat ini kan berjalan dinamis. Jadi, nggak ada masa­lah. Orang bebas untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat kok,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Nggak merasa was was ya?
Nggak, biasa-biasa saja. Ini kan kegiatan rutin DPR. Jadi saya tidak perlu melakukan persiapan khusus.

Yakin berjalan lancar?
Ya dong. Tapi tentunya semua­nya mengerti tata tertib sidang. Kalau sidang yang dulu itu (Si­dang Paripurna soal Pansus Hak Angket Bank Century) gara-gara ada anggota DPR yang tidak mengerti tata tertib. Kalau me­reka mengerti tata tertib, mereka tidak akan melakukan hal itu. Dalam sidang besok, mari kita ikuti tata tertib agar peristiwa se­rupa tidak terulang.

Namun, sejumlah pihak me­nuding Anda sebagai penyebab kericuhan tersebut karena di­nilai otoriter?
Nggak. Waktu ribut-ribut itu kan bukan kali pertama saya pim­pin sidang (paripurna). Sebelum­nya  biasa-biasa saja. Namun saat memimpin sidang Century, saya harus memiliki sikap yang ber­beda. Hari itu, saya harus bersi­kap tegas, karena pembahasanya bisa ngalor ngidul, jika kondisi tersebut saya diamkan.

Apakah hal itu akan Anda la­kukan pada persidangan, Se­lasa (22/2)?
Sebagai pimpinan kan saya harus punya sikap. Kalau me­mang sidangnya tertib dan tidak ada yang melanggar aturan, ya tidak akan ada masalah. Tidak akan ramai.

Menurut prediksi Anda, apa­kah dalam sidang nanti situasi yang sama akan kembali teru­lang?
Ya kita lihat saja nanti. Kita nggak usah berandai-andai ten­tang perkembangan suasana hari selasa nanti.

Dalam Rapat Bamus DPR memutuskan dua usulan. Per­tama, ditan­data­ngani 114 ang­go­­ta DPR terkait pe­nerimaan negara dari perpa­jakan dan mafia pajak. Kedua, digagas anggota Komisi XI DPR se­banyak 35 tanda tangan terkait hak angket ka­sus perpajakan, apakah keduanya bisa dise­tujui?
Ya, kita lihat saja besok. Kalau nggak sama, ya jalan saja dua-duanya.

Apa perbedaannya?
Yang jelas, yang satu basisnya data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sementara yang satu lagi berbasis informasi. Yang berbasis informasi berasal dari Panitia Kerja (Panja) Komisi III, sementara yang basisnya BPK berasal dari Panja Komisi XI.

Jika pansus tersebut dipu­tuskan untuk dibentuk, berapa anggaran yang akan dialokasi­kan DPR?
Masalah anggaran belum di­bicarakan. Dalam rapat paripurna nanti, pengusul angket harus mengajukan anggaran. Itu meka­nismenya. Kalau mereka tidak mengajukan anggaran, ya angket­nya akan ditolak.

Mengenai peta kekuatan da­lam rapat paripurtna nanti, bagaimana sikap Demokrat dan mitra koalisinya jika terjadi voting?
Ya nggak ngerti. Kalau masa­lah peta kekuatan dan sebagai­nya, tanyakan pada pimpinan Fraksi. Meskipun saya kader Demokrat, dalam sidang pari­purna nanti posisi saya adalah Ketua DPR. Kalau masalah sikap partai biar fraksi saya yang ber­bicara. Sebagai pimpinan, saya harus mampu mengayomi semua pihak.  [RM]