Berita

Greg Moriarty/ist

Australia Tidak Mendukung Separatisme di Papua

JUMAT, 18 FEBRUARI 2011 | 13:40 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah Australia tidak mendukung gerakan separatis di Papua. Separatisme di Papua dipandang sebagai gerakan yang bertentangan dengan kepentingan Indonesia, rakyat Papua dan juga Australia.

Hal ini ditegaskan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, ketika berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Group,di Graha Pena, Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat siang (18/2).

"Sikap pemerintah Australia sudah jelas dalam masalah ini (Papua) bahwa kami mendukung Konvensi Lombok, yang menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Mendukung separatisme di Papua bertentangan dengan kepentingan Indonesia, bertentangan dengan kepentingan kami, dan bertentangan dengan kepentingan rakyat Papua. That's not the best interest," ujarnya.


Dia juga berharap pemerintah Indonesia memperlakukan (to govern) Papua dengan baik, seperti daerah-daerah lainnya. Australia pun, sambungnya, mendukung otonomi khusus di Papua, dan menganggap itu sebagai gagasan terbaik untuk membangun Papua. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya