Berita

presiden sby/ist

Musnah Sudah Legitimasi Moral Pemerintahan SBY-Boediono

RABU, 09 FEBRUARI 2011 | 09:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dua kerusuhan berdimensi SARA yang terjadi hanya dalam waktu dua hari memperlihatkan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: legitimasi moral pemerintahan SBY-Boediono hilang. Kedua kerusuhan itu terjadi karena di satu sisi pemerintah lemah dan tidak kredible, serta tidak bisa memperlihatkan kehadirannya di tengah masyarakat.

Demikian antara lain disampaikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli yang sejak pertengahan tahun lalu aktif berdiskusi dengan sejumlah pemuka lintas agama. Dalam berbagai pertemuan itu, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan yang terjadi di akar rumput, apapun dimensinya, tidak terlepas dari kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyat, atau setidaknya memperlihatkan tanda-tanda ke arah kesejahteraan yang otentik.

“Sangat saya menyesalkan kerusuhan berbau SARA di Pandeglang dan Temanggung dimana umat beragama yang minoritas menjadi korban amuk massa. Ini semua tak terlepas dari kelemahan kepemimpinan nasional SBY-Boediono saat ini yang sudah kehilangan legitimasi moral menyusul seruan para tokoh lintas agama dan gerakan mahasiswa soal kebohongan publik,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Ia mengingatkan bahwa tanda-tanda ke arah kerusuhan seperti yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung itu sebetulnya sudah terlihat di depan mata. Tokoh lintas agama pun sudah berkali-kali menyampaikan kekhawatiran mereka, baik kepada masyarakat melalui media massa, maupun kepada Presiden SBY ketika bertemu langsung di Istana. Tetapi, seperti biasa, keluhan yang disampaikan oleh rakyat kelihatannya hanya sekadar menjadi wacana di mata SBY dan Boediono. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya