Berita

presiden sby/ist

Musnah Sudah Legitimasi Moral Pemerintahan SBY-Boediono

RABU, 09 FEBRUARI 2011 | 09:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dua kerusuhan berdimensi SARA yang terjadi hanya dalam waktu dua hari memperlihatkan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: legitimasi moral pemerintahan SBY-Boediono hilang. Kedua kerusuhan itu terjadi karena di satu sisi pemerintah lemah dan tidak kredible, serta tidak bisa memperlihatkan kehadirannya di tengah masyarakat.

Demikian antara lain disampaikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli yang sejak pertengahan tahun lalu aktif berdiskusi dengan sejumlah pemuka lintas agama. Dalam berbagai pertemuan itu, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan yang terjadi di akar rumput, apapun dimensinya, tidak terlepas dari kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyat, atau setidaknya memperlihatkan tanda-tanda ke arah kesejahteraan yang otentik.

“Sangat saya menyesalkan kerusuhan berbau SARA di Pandeglang dan Temanggung dimana umat beragama yang minoritas menjadi korban amuk massa. Ini semua tak terlepas dari kelemahan kepemimpinan nasional SBY-Boediono saat ini yang sudah kehilangan legitimasi moral menyusul seruan para tokoh lintas agama dan gerakan mahasiswa soal kebohongan publik,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Ia mengingatkan bahwa tanda-tanda ke arah kerusuhan seperti yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung itu sebetulnya sudah terlihat di depan mata. Tokoh lintas agama pun sudah berkali-kali menyampaikan kekhawatiran mereka, baik kepada masyarakat melalui media massa, maupun kepada Presiden SBY ketika bertemu langsung di Istana. Tetapi, seperti biasa, keluhan yang disampaikan oleh rakyat kelihatannya hanya sekadar menjadi wacana di mata SBY dan Boediono. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya