Berita

presiden sby/ist

Musnah Sudah Legitimasi Moral Pemerintahan SBY-Boediono

RABU, 09 FEBRUARI 2011 | 09:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dua kerusuhan berdimensi SARA yang terjadi hanya dalam waktu dua hari memperlihatkan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: legitimasi moral pemerintahan SBY-Boediono hilang. Kedua kerusuhan itu terjadi karena di satu sisi pemerintah lemah dan tidak kredible, serta tidak bisa memperlihatkan kehadirannya di tengah masyarakat.

Demikian antara lain disampaikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli yang sejak pertengahan tahun lalu aktif berdiskusi dengan sejumlah pemuka lintas agama. Dalam berbagai pertemuan itu, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan yang terjadi di akar rumput, apapun dimensinya, tidak terlepas dari kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyat, atau setidaknya memperlihatkan tanda-tanda ke arah kesejahteraan yang otentik.

“Sangat saya menyesalkan kerusuhan berbau SARA di Pandeglang dan Temanggung dimana umat beragama yang minoritas menjadi korban amuk massa. Ini semua tak terlepas dari kelemahan kepemimpinan nasional SBY-Boediono saat ini yang sudah kehilangan legitimasi moral menyusul seruan para tokoh lintas agama dan gerakan mahasiswa soal kebohongan publik,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Ia mengingatkan bahwa tanda-tanda ke arah kerusuhan seperti yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung itu sebetulnya sudah terlihat di depan mata. Tokoh lintas agama pun sudah berkali-kali menyampaikan kekhawatiran mereka, baik kepada masyarakat melalui media massa, maupun kepada Presiden SBY ketika bertemu langsung di Istana. Tetapi, seperti biasa, keluhan yang disampaikan oleh rakyat kelihatannya hanya sekadar menjadi wacana di mata SBY dan Boediono. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya