Ulama Syiah: Menumbangkan Rezim Pembohong Tak Cukup dengan Puisi

RMOL. Tanpa amar maruf nahi munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran), agama ibarat tubuh tanpa kepala.

"Untuk itu kritik tokoh agama kepada pemerintah yang dzalim, terutama Islam, mendapat landasan dari Quran dan Hadits. Kata Imam Ali, agama yang hanya sholat berkali-kali, haji dan umrah bolak-balik, tapi tidak menegakan amar maruf nahi munkar, ibarat badan tanpa kepala. Tanpa kepala tidak bisa disebut badan," kata pembina Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilmi (STAIMI), Hasan Dalil, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 16/1).

Menurut ulama yang dikenal baik oleh Syiah dan kelompok Sunni Indonesia ini, kritik terhadap pemerintah juga mendapat landasan dari sisi hukum dan sejarah Islam.

"Hukum Islam selalu dimulai dari bab thoharah atau bersuci. Suci tidak hanya fisik tapi juga mental. Mental yang kotor dari penguasa harus dibersihkan. Begitu juga dari sisi sejarah. Setelah 50 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, penguasa sangat dzalim, menganggap harta negara sebagaimana harta pribadinya, maka munculah Imam Husein cucu Nabi untuk melawan. Bersama 18 keluarga Nabi dan 54 sahabat setia, Imam Husein melawan hingga syahid dan terbunuh. Kenapa Imam Husein? Kotor yang sedikit cukup dibersihkan oleh pencuci sedikit. Kotor yang banyak perlu dibersihkan oleh orang-orang yang luar biasa. Maka sangat tepat sikap para tokoh lintas agama yang membeberkan kebohangan pemerintah. Sebab perlu orang luar biasa, seperti ulama dan rohaniawan untuk membongkar ini. Imam memang terbunuh, tapi rakyat jadi melek dan sadar bahwa rezim ini bohong," kata Hasan.


Hasan Dalil juga mengingatkan agar mengkritik pemerintah bukan hanya dengan himbauan maupun pusisi, tapi harus bergerak dengan sikap.

"Tidak cukup dengan puisi Adhie Massardi tentang Republik Kebohongan. Sebagaimana kata dia juga dalam pusisi sebelumnya, bahwa diskusi adalah selemah-lemah iman perjuangan. Maka harus bergerak menumbangkan rezim yang dzalim dan bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sebagaimana dalam satu sila, kerakyatatan yang dipimpin hikmat kebijaksaan. Bukan oleh koalisi partai untuk saling menutupi kebohongan," demikian Hasan.[yan]