Bila Dibiarkan Konflik Sahara Ciptakan Instabilitas

RMOL. Toleransi beragama di Maroko dan ancaman kekerasan kelompok fundamentalis di negara itu kembali jadi bahan pembicaraan di Amerika Serikat.

Jurnalis Washington Post Jennifer Rubin dalam artikelnya baru-baru ini memotret Maroko sebagai negara Muslim yang berbeda dari kebanyakan negara Muslim lainnya. Maroko yang merdeka dari pendudukan Prancis pada tahun 1956 itu berhasil menata diri sebagai negara yang mengedepankan toleransi beragama. Di Maroko itu, tidak ada kekerasan berlatar belakang agama.

Namun demikian, Maroko juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh banyak negara Muslim di dunia, yakni kekerasaan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Di awal Januari 2011 ini, pemerintah Maroko menangkap 27 anggota kelompok fundamentalis yang beberapa diantaranya memiliki hubungan dengan jaringan Al Qaeda di kawasan Afrika Utara. Kelompok ini berencana mendirikan pangkalan di garis belakang Maroko.

Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Maroko dalam keterangannya seperti dikutip MAP mengatakan, bahwa selain ke 27 orang itu, petugas keamanan juga menyita sejumlah senjata yang terdiri dari 33 Kalashnikov berikut amunisi, dua roket peluncur granat, dan sebuah mortar.

Penemuan ini merupakan bukti kuat mengenai hubungan antara kelompok Polisario, yang oleh Rubin disebut sebagai kelompok pembebasan Sahara Barat bergaya Soviet dengan Al Qaeda di Afrika Utara.

Bulan November lalu, kelompok Polisario berhasil menyusup ke Laayoune di wilayah Provinsi Sahara dan memantik konflik, yang menewaskan sebelas orang termasuk pasukan keamanan Maroko yang tidak bersenjata.

Sejumlah analis khawatir, kejadian ini akan memberikan kontribusi kepada kekacauan di kawasan itu, yang bisa dimanfaatkan kelompok fundamentalis untuk mendirikan basis yang lebih besar lagi di kawasan Sahara.

Dutabesar Maroko untuk AS, Aziz Mekouar, seperti dikutip Rubin, mengatakan, semakin hari semakin banyak laporan, yang menyebutkan bahwa Polisario memiliki hubungan yang signifikan dengan Al Qaeda. Selain dengan kelompok terorisme. Mekouar menambahkan, bahwa Polisario juga memiliki kaitan dengan kelompok penyelundup manusia dan obat-obatan terlarang. Ketiga bentuk kriminalitas ini, menurut hemat Mekouar, tidak hanya mengancam Maroko, melainkan membahayakan semua negara di kawasan itu.

Mekouar juga menyesalkan sikap Aljazair, negeri tetangga Maroko, yang menampung kelompok Polisario di Tindouf. Tahun 2007 lalu, Maroko telah menawarkan proposal otonomi khusus untuk mengakhiri ketegangan dengan kelompok Polisario. Namun Polisario sama sekali tidak mau membahas proposal itu. Adapun PBB dan AS telah menyatakan, bahwa proposal otonomi tersebut adalah jalan keluar yang serius dan kredibel.

Mekouar juga berkeyakinan, bila konflik dengan Polisario semakin lama dibiarkan, dan praktik pelanggaran hukum terus terjadi di kawasan itu, maka seluruh Sahel dan Afrika Utara akan mengalami instabilitas yang berbahaya. [guh]