Berita

mahfud md/ist

Kalau Tidak Mau Disebut Cari Popularitas, Mahfud Harus Ungkap Nama Jaksa Pengancam

RABU, 12 JANUARI 2011 | 19:58 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD didesak segera mengungkap identitas pengancam dirinya, saat menangani uji publik putusan perkara uji materi UU No 16/2004 tentang Kejaksaan, yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.

Desember 2010, Mahfud mengutarakan dirinya diancam oknum Kejaksaan Agung agar MK tetap menyatakan Hendarman Supandji sah sebagai Jaksa Agung, hingga berakhirnya masa pemerintahan 2014. Pada akhirnya, MK mengabulkan satu permohonan Yusril yang kemudian memutus Hendarman tidak sah lagi menjabat Jaksa Agung, sejak putusan dibacakan 22 September 2010.

"Kita akan mendesak Mahfud untuk mengungkapnya, dan kami akan
mempertanyakan ini pada saat rapat konsultasi dengannya," ujar anggota

mempertanyakan ini pada saat rapat konsultasi dengannya," ujar anggota
Komisi III, Ahmad Yani kepada wartawan, Rabu (12/1).

Ahmad Yani mengatakan, ia sudah mengantongi nama oknum, yang diduga
melakukan ancaman kepada Mahfud saat memutus perkara itu.

"Kami hanya akan konfirmasi saja ke Mahfud, karena kami juga sudah punya nama," katanya.

Mahfud MD sendiri, lanjut Ahmad Yani, sudah mengetahui mekanisme dan
telah melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Agung.

"Dan kami juga akan mendesak Jaksa Agung untuk mengusut laporan tersebut," ujar Ahmad Yani

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Desmon J Mahesa mengatakan, bahwa Mahfud MD harus segera membongkar siapa pengancam dirinya. Sebab kalau hal tersebut tak dibongkar, justru membuat publik akan bertanya-tanya.

"Jangan-jangan ini hanya klaim Mahfud saja untuk mencari popularitas, jadi seharusnya diungkap. Mahfud harus membongkarnya," tandas Desmon.[ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya