RMOL. Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan Norwegia tentang moratorium hutan tidak usah ditanggapi serius. Selain karena LoI merupakan level terendah dalam perjanjian internasional, hibah sebesar 1 miliar dolar AS yang dijanjikan pemerintah Norwegia terhadap Indonesia juga dipastikan hanya bohong belaka.
“Tidak ada sanksi hukum internasional sedikitpun, jika moratorium tidak dijalankan pemerintah Indonesia. Apalagi, hibah yang dijanjikan Norwegia itu juga hanya janji-janji manis yang palsu,†tukas anggota DPR Viva Yoga Maulana kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1). Karena itu Viva menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu serius mematuhi moratorium. Sebab, kata dia, tanpa LoI pun, Indonesia sudah menjalankan perannya dalam penyelamatan lingkungan.
Viva meminta pemerintah, agar lebih mengakomodir kepentingan rakyat ketimbang mematuhi kepentingan asing. “Pemerintah harus lebih pro ke rakyat. Negara yang paling bertanggungjawab menjaga lingkungan adalah negara-negara maju, bukan Indonesia. Jadi, kalau ada yang pihak yang menekan pemerintah melaksanakan moratorium, itu sudah pasti dipesan oleh kepentingan asing,†ujar dia.
Terkait Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Izin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder, serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) yang disiapkan Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, Viva juga mengaku heran kenapa bukan Kementerian Kehutanan yang dipimpin Zulkifli Hasan yang menyiapkannya.
“Apa hubungannya dengan Pak Kuntoro. Saya rasa yang lebih pas adalah Menteri Kehutanan,†katanya. [guh]
