RMOL. Presiden adalah jabatan yang padanya melekat hak mengendalikan perangkat militer dan institusi hukum. Presiden tidak perlu takut mengungkap kasus Gayus, yang dinilai berdampak sistemik, seperti pengakuan mantan Kapolri Bambang Danuri kepada Ketua Komisi III DPR, Benny Harman.
"Kepala Negara memiliki perangkat cukup, punya alat hukum, punya senjata, punya kekuatan dan lain sebagainya. Jangan takut. Kalau ternyata ada kelompok-kelompok sekalipun per-orangan atau sebuah partai besar sekalipun, mencoba menggoyang kekuasaan, karena kasus Gayus, mereka akan berhadapan dengan rakyat dan semua yang ada padanya," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (12/1).
Kalau memang benar Presiden ingin menegakkan hukum di negeri ini, Presiden seharusnya sudah memberikan perintah tegas pada Kapolri dan Jaksa Agung membongkar kasus mafia pajak dan peradilan ke akar-akarnya melalui Gayus Tambunan. Presiden bahkan bisa mengganti Kapolri, jika ternyata tidak becus memimpin penuntasan perkara.
"Kalau Presiden masuk ranah penyidikan, itu namanya intervensi. Tapi kalau SBY menuntut Kapolri dan Jaksa Agung untuk bekerja cepat, biarpun langit runtuh, tegakkan saja hukum," seru mantan Sekretaris Militer Presiden ini.
"Daripada berlarut seperti ini, orang menyesalkan sikap Presiden. Atau barangkali di lingkungan Presiden sendiri yang tidak bersih? Takut digoyang? Apapun masalahnya bongkar saja. Negara jangan kalah dengan Gayus," pungkasnya.
[ald]
