Berita

megawati/ist

Anomali Pidato Megawati Soekarnoputri

RABU, 12 JANUARI 2011 | 10:51 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Pidato Ketua Umum PDP-P Megawati Soekarnoputri memang terlihat heroik dan mengesankan. Sayangnya itu anomali dengan saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI ke 5. Apa yang secara keras dinyatakan Megawati dalam konteks kemandirian ekonomi nasional. Menjadi sulit dipahami dengan fakta yang pernah dilakukan Megawati saat memerintah.

Demikian disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 12/1).

"Contoh, bagaimana Megawati menjelaskan betapa negara dan republik ini harus menanggung kerugian ratusan triliun akibat menjual gas tangguh dengan sangat murah. Bagaimana pertanggungjawaban Megawati bahwa saat pemerintahannya banyak asset-asset negara yang strategis dijual secara murah dan bernuansa skandal; VLLC Pertamina misalnya. Demikian juga kerugian negara akbat penjualan Indosat dan aset-aset BPPN lainnya. Itu semua terjadi dalam kurun tiga tahun pemerintahan Megawati," kata Ismed.


Ismed menyarankan agar Megawati meminta meminta maaf dulu kepada bangsa dan negara.
 
"Karena akibat kebijakan pemerintahannya ada banyak kerugian negara dan bangsa yang dampak dan implikasi negatifnya akan ditanggung anak cucu kita dalam jangka panjang," tegas Ismed.

Jika saat memegang pemerintahan Megawati membela wong cilik, lanjut Ismed, sejatinya Indonesia pasca pemerintahan PDI Perjuangan menjadi lebih makmur dan sejahtera.

"Saya juga yakin, kalangan muda dan rakyat akan kukuh mempertahankan Megawati sebagai presiden melalui Pemilu. Namun faktanya itu tidak terjadi. Mengapa, karena Megawati saat memerintah tidak pro rakyat. Bahkan cenderung lupa pada rakyat," demikian Ismed.[yan]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya