Berita

Marwan Jafar/ist

SETGAB

Marwan Jafar Ajak Pramono Anung Tak Gampang Curiga

RABU, 05 JANUARI 2011 | 20:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Satu per satu pimpinan partai yang bergabung dalam Setgab partai koalisi pemerintah membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Kini giliran Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar yang menegaskan bahwa Setgab tidak pernah menkooptasi DPR.

"Nggak ada lah. Nggak ada itu.  Itukan biasa kita ngobrol (seperti) di warung kopi, menyamakan persepsi. Itu biasa saja. Visi yang baik loh begini. Semua keputusan tetap di DPR. Soal pengambilan keputusan, setuju atau tidak setuju, ya tetap di DPR," ungkap Marwan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 5/1).

Marwan menjelaskan, tidak semua pembahasan di DPR didiskusikan di Setgab partai koalisi. Setgab hanya membahas persoalan-persoalan yang strategis. Itu pun juga, masih kata Marwan, keputusan tetap ada di partai masing-masing. Makanya, Setgab juga tidak jarang pecah dalam mengambil keputusan di DPR.


"Misalnya saat pemilihan pimpinan KPK. Di situ partai-partai yang ada di Setgab pecah. Begitu juga pada waktu penentuan apakah orang partai boleh atau tidak jadi anggota KPU, juga terbelah," beber Marwan tanpa mau menyebut partai mana yang 'membelot' dari Setgab SBY.

Saat ditanya kenapa Pram sampai mengatakan seperti itu, Marwan mengaku tahu. Dia menyarankan, agar Pram sendiri yang langsung dipertanyakan. Namun, dia mengajak Pram untuk tidak mudah curiga.

"Mas Pram kan lebih senior, mantan Sekjen,  sekarang wakil Ketua DPR. Ya supaya tidak berprasangka jeleklah, tidak prejudice, kita harus mengedepankan husnuzon," demikian Marwan.

Terkait kesan dominasi Setgab yang terkesan mengkooptasi keputusan di parlemen ini dilontarkan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada wartawan, kemarin. Pram, biasa politisi PDI Perjuangan ini disapa,  mengeluhkan, seringkali hal-hal yang seharusnya diselesaikan di DPR terkesan diselesaikan di luar seperti Setgab.

"Ada pembicaraan di luar, wajar-wajar saja. Tapi tidak perlu diformalkan yang kemudian menjadi keputusan institusi seakan-akan keputusan DPR lebih rendah dari Setgab," ucap Pram. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Rekor Statistiknya

Minggu, 27 September 2026 | 02:22

Tak Peduli Teman, Prabowo Tegas Sikat Pencuri Duit Negara

Minggu, 27 September 2026 | 02:02

Di Balik Kemudahan QRIS, Merchant Tetap Wajib Terima Tunai

Minggu, 27 September 2026 | 01:46

Gugatan Denny Indrayana Cs Untungkan Seluruh Parpol di DPR

Minggu, 27 September 2026 | 01:20

Pemerintah Jangan Pukul Rata Evaluasi IUP

Minggu, 27 September 2026 | 01:07

Emas Rahmat Bawa Indonesia Lompat ke Posisi 14

Minggu, 27 September 2026 | 00:35

Kowani Apresiasi Penegasan Menteri Hukum soal SK Kepengurusan

Minggu, 27 September 2026 | 00:17

Rahmat Erwin Abdullah Persembahkan Emas Kedua Indonesia

Minggu, 27 September 2026 | 00:05

Bhayangkari Salurkan 6 Ribu Paket Sembako untuk Warga Aceh

Sabtu, 26 September 2026 | 23:49

Wamenag Protes Keras Pembebasan Bersyarat Bechi Pemerkosa Santriwati

Sabtu, 26 September 2026 | 23:20

Selengkapnya