Berita

Marwan Jafar/ist

SETGAB

Marwan Jafar Ajak Pramono Anung Tak Gampang Curiga

RABU, 05 JANUARI 2011 | 20:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Satu per satu pimpinan partai yang bergabung dalam Setgab partai koalisi pemerintah membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Kini giliran Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar yang menegaskan bahwa Setgab tidak pernah menkooptasi DPR.

"Nggak ada lah. Nggak ada itu.  Itukan biasa kita ngobrol (seperti) di warung kopi, menyamakan persepsi. Itu biasa saja. Visi yang baik loh begini. Semua keputusan tetap di DPR. Soal pengambilan keputusan, setuju atau tidak setuju, ya tetap di DPR," ungkap Marwan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 5/1).

Marwan menjelaskan, tidak semua pembahasan di DPR didiskusikan di Setgab partai koalisi. Setgab hanya membahas persoalan-persoalan yang strategis. Itu pun juga, masih kata Marwan, keputusan tetap ada di partai masing-masing. Makanya, Setgab juga tidak jarang pecah dalam mengambil keputusan di DPR.


"Misalnya saat pemilihan pimpinan KPK. Di situ partai-partai yang ada di Setgab pecah. Begitu juga pada waktu penentuan apakah orang partai boleh atau tidak jadi anggota KPU, juga terbelah," beber Marwan tanpa mau menyebut partai mana yang 'membelot' dari Setgab SBY.

Saat ditanya kenapa Pram sampai mengatakan seperti itu, Marwan mengaku tahu. Dia menyarankan, agar Pram sendiri yang langsung dipertanyakan. Namun, dia mengajak Pram untuk tidak mudah curiga.

"Mas Pram kan lebih senior, mantan Sekjen,  sekarang wakil Ketua DPR. Ya supaya tidak berprasangka jeleklah, tidak prejudice, kita harus mengedepankan husnuzon," demikian Marwan.

Terkait kesan dominasi Setgab yang terkesan mengkooptasi keputusan di parlemen ini dilontarkan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada wartawan, kemarin. Pram, biasa politisi PDI Perjuangan ini disapa,  mengeluhkan, seringkali hal-hal yang seharusnya diselesaikan di DPR terkesan diselesaikan di luar seperti Setgab.

"Ada pembicaraan di luar, wajar-wajar saja. Tapi tidak perlu diformalkan yang kemudian menjadi keputusan institusi seakan-akan keputusan DPR lebih rendah dari Setgab," ucap Pram. [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya