Berita

Inilah Alasan Menolak Boediono di Ende

SELASA, 28 DESEMBER 2010 | 09:27 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Wakil Presiden Boediono dijadwalkan menghadiri Natal bersama masyarakat Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, petang nanti (Selasa, 28/12). Sebelum menghadiri Natal, Wapres Boediono akan meresmikan renovasi tempat pembuangan Bung Karno di Ende tahun 1933-1937 silam.

Tetapi rencana kunjungan Boediono ke Ende ditolak mentah-mentah oleh berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Menurut mereka, Boediono sama sekali tidak memiliki semangat membela kepentingan negara. Sebaliknya, ia adalah salah seorang pendukung utama neoliberalisme yang membuat Indonesia menghamba pada kepentingan asing.

“Di saat menjabat sebagai salah seorang Direktur BI dan Kepala Bappenas, Boediono adalah orang yang terlibat menyalurkan dana BLBI yang sampai saat ini telah merugikan negara sampai Rp 1.800 triliun. Saat menjadi Menteri Keuangan ia menyetujui penyerahan blok Cepu kepada Exxonmobile,” sebut Sekjen Liga Mahasiswa Nasional utuk Demokrasi (LMND), Agus Priyanto, membeberkan sebab penolakannya (Selasa, 28/12).

“Dalam kampanye Pilpres 2009 pun Boediono mengatakan bahwa privatisasi masih perlu dilakukan,” sambungnya. Bersama dua elemen mahasiswa lainnya, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksis Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), LMND mendirikan koalisi Gerakan Rakyat Anti Neoimperialis dan Neoliberalis. Kelompok ini bertekad membersihkan negara dari anasir-anasir kepentingan asing yang ada di lembaga pemerintah. [guh]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya