RMOL. Pemerintah wajib mendahulukan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dibandingkan Jembatan Selat Malaka (JSM).
''Menurut hemat kami, pembangunan JSS akan lebih menguntungkan negara dibanding pembangunan JSM. Dengan mendahulukan JSS, Indonesia berkesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi nasional, terutama dalam era CAFTA saat ini,''
jelas peneliti ekonomi politik dari Partisipasi Indonesia, I Gede Sandra, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (27/12).
Gede yang juga Sekjen Partai Republik Demokratik ini mengatakan, kelak akan cukup banyak pula nilai tambah nasional yang dapat ditimbulkan dari percepatan pertukaran ekonomi Pulau Jawa dan Sumatera.
''Namun jika ternyata pemerintah lebih menyukai JSM yang dibangun terlebih dahulu, Malaysia yang pasti akan lebih diuntungkan. Kekayaan alam kita dan pasar domestik kita, terutama di Pulau Sumatera, niscaya akan meradang karena terhisap dan terlindas oleh Malaysia. Jika nilai tambah yang seharusnya kita miliki tersebut akhirnya jatuh ke tangan Malaysia, semakin sulit pulalah Indonesia mengejar ketertinggalannya dari negeri jiran tersebut,'' tambahnya.
Masih kata Gede, Bangsa Indonesia saat ini memerlukan pembangunan kekuatan, atau
matchvoorming seperti yang sering didengungkan Bung Karno, yang hanya dapat dilakukan dengan membangun JSS, bukan JSM.
''Kekuatan domestik yang dapat muncul dari pembangunan JSS sudah terang di depan mata, tidak perlu lagilah ditunda-tunda pembangunannya. Toh negara tidak terkuras kasnya, pembiayaan pembangunan JSS sudah didanai swasta yang berdedikasi untuk negara Indonesia," jelas Gede.
"Sebaiknya pemerintah memperkuat koordinasi antar struktur sehingga proses perizinan menjadi mudah. Saya secara pribadi sendiri malah berharap agar pembangunan JSS dipercepat, setidaknya sudah mulai di akhir 2011. Bahkan mungkin, kelak di masa mendatang, akan ada juga idealisme para kontraktor kita untuk membangunn JSB (Jembatan Selat Bali), JSL (Jembatan Selat Lombok), dan sebagainya sampai dapat pula menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi, Sulawesi dan Maluku, Maluku dan Papua,'' demikian Gede menambahkan.
[zul]
