Berita

Mikhail Gorbachev /ist

Adhie M Massardi

Gorbachev pun Mundur di Tahun ke-7

Oleh ADHIE M. MASSARDI
RABU, 15 DESEMBER 2010 | 09:37 WIB

TERBAYANG Uni Soviet dan wajah Gorbachev ketika melihat puluhan ribu rakyat Jogja bergolak. Berkumpul dan menyatu dengan wakil-wakil mereka yang bersidang di gedung DPRD. Kecuali anggota DPRD dari Pardem (Partai Demokrat) milik Presiden Yudhoyono, mereka sepakat menolak keinginan pemerintah pusat melikuidasi kekuasan Kesultanan Jogjakarta.

Tapi siapa Gorbachev?

Lalu bagaimana nasib Gorbachev?
(glasnost) dan “restrukturisasi” (perestroika) yang mengorbitkan nama Gorbachev sebagai primadona panggung (politik) dunia, menjadi dua batu nisan kuburan Uni Soviet yang kemudian bubar, menjadi 15 serpihan negara. Kini kita hanya tahu Rusia, yang mencoba tetap bertahan sebagai negara federasi.

Gorbachev masih hidup. Oleh sebagian bangsa Rusia, ia dianggap biang kehancuran Uni Soviet. Tapi sebaliknya, di mata Amerika dan sekutunya, dia adalah “pahlawan tanpa tanda jasa” karena sukses menghancurkan Uni Soviet dari dalam.


Gorbachev dan Uni Soviet kini menjadi “trauma” bangsa Indonesia. Menjadi lebih traumatis lagi setelah perpecahan juga melanda kawasan Balkan (Yugoslavia dan Chekoslovakia).

Makanya, setiap ada pergolakan di kawasan, seperti di Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, dan kini di Jogjakarta, bayangan Gorbachev “si pemicu” bubarnya negara besar, melintas di khatulistiwa, di mata rakyat Indonesia.

Akankah Indonesia mengalami nasib serupa Uni Soviet, Yugoslavia atau Chekoslovakia?
Azza Wa Jalla karena masih diberkahi persatuan yang nyata. Sebab kebhinekaan bangsa kita tidak diikat oleh kekuatan fisik (militer) sebagaimana negara-negara yang kini sudah berantakkan. Tapi oleh cinta, kebersamaan, senasib sepenanggungan. Pendek kata, dari Meraoke sampai Sabang menyatu dalam konsensus, kesepakatan sosial.

Itulah sebabnya kepemimpinan yang lemah, bahkan saat pemimpin nasional dalam pengawasan pihak asing (Belanda) seperti di masa awal kemerdekaan, tidak serta-merta merangsang runtuhnya persatuan rakyat Indonesia.

Namun demikian, tidak berarti pemimpin (politik) Pusat boleh berlaku seenaknya. Mengabaikan tugas dan tangungjawabnya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Atau hanya menenteramkan rakyat yang makin melarat dengan janji-janji yang hanya semata janji.

Sebab kekuatan cinta (konsensus) bisa keropos bila terus dirongrong pengingkaran janji seperti yang dirasakan masyarakat Jogja. Pada akhirnya juga tak akan sanggup menopang beban sejarah yang menyatukan negeri kita.

Maka untuk menjaga NKRI, tidak boleh ada pemimpin seperti Gorbachev di negeri kita. Pemimpin yang dianggap pahlawan bagi bangsa asing, tapi pecundang di mata rakyatnya! [**]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya