Mustafa Abubakar: Nggak Sulit Yakinkan Panja Tak Ada Persekongkolan

RMOL. Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menilai pembentukan Panja DPR terkait penjualan saham perdana Krakatau Steel (KS) sangat positif.

“Saya siap memberi keterangan yang selengkap-lengkapnya kepada Panja DPR selama tidak menyimpang dari aturan,’’ ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (4/12).

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda tidak khawatir?
Itu justru positif, sehingga bisa dijelaskan apa adanya. Saya kira tidak sulit  yakinkan Panja tak ada persekongkolan penjualan saham KS. Sebab, semua proses berjalan sesuai aturan dan terang ben­de­rang. Cuma kurang waktu, ku­rang kesempatan saja untuk men­jelaskan dengan lengkap. Maka­nya saya lihat positifnya saja men­jadi lebih banyak waktu untuk pendalaman aspek per aspek.

Kenapa Anda bilang positif?     
Hal-hal yang belum jelas selama ini bisa dijelaskan di situ. Dengan begitu kita harapkan kecurigaan-kecurigaan yang ada bisa ter­ku­rangi dan mudah-mudahan bisa clear semuanya. Jadi tak ada lagi muncul fitnah sana fitnah sini.

Apakah ada langkah-lang­kah khusus untuk hadapi Panja?
Tidak ada yang harus dihadapi, kita akan jelaskan semua. Saya minta pada semua pihak yang ikut dalam proses ini untuk mem­berikan penjelasan dan kete­rangan selengkap-lengkapnya. Data-data sepanjang yang boleh dibuka, kita buka selama itu tidak menyimpang dari aturannya. Saya usahakan penuhi permin­taan DPR untuk beri penjelasan yang selengkap-lengkapnya.

Dengan terbentuknya Panja ini apakah  mengganggu renca­na Initial Public Offering (IPO) BUMN lainnya?
Mudah-mudahan tidaklah. Saya berharap Panja Krakatau Steel ini tidak berimbas pada IPO yang lain. Mungkin selama ini kurang sosialisasi, agak kurang komunikasi. Jadi, kami menyam­but baik, makanya saya dengan sebaik-baiknya mempersiapkan ko­mu­nikasi kepada publik, jadi penjelasannya harus jelas, harus inklusif, harus gamblang, dan ada baiknya kita konsultasi dengan DPR dalam hal ini Komisi VI dan Komisi XI.

Ini supaya tidak terjadi gape communication, miss understan­ding. Kalaupun ada usulan mora­torium, kita hargai pikiran itu supaya jangan buru-buru, jangan salah-salah, itu harapan sebagian anggota Komisi VI DPR. Tapi kalau kita bisa mem­persiapkan diri lebih baik, apalagi semua BUMN yang IPO itu masih ber­jalan sesuai dengan rencana.

Tapi banyak kalangan me­ni­lai ini penuh persekongkolan?
Kita lihat saja nanti hasil dari pendalaman oleh Panja ya. Te­man-teman berharap mudah-mu­dahan tidak ada yang me­nyim­pang, teman-teman di kantor be­kerja sesuai dengan aturan. Saya berharap, penjela­san-pen­jelasan nanti mudah-mudahan makin menambah keyakinan kita bahwa IPO ini adalah membantu, me­nguatkan BUMN kita.

Dan berdasarkan pengalaman, dari 13 BUMN yang sudah IPO, seba­gian besar diantaranya sa­ngat terbantu penjualannya secara cepat kemudian menuju sehat. Apalagi sekarang ini pasar modal sedang dalam pesat-pesatnya, dan hasil kerja yang kita petik dari road­show yang kita lakukan dari New York sampai ke Lon­don, Singapura, dan Hong­kong, saya kira ini memang bagus untuk perusahaan-perusahaan  yang memenuhi syarat untuk go public, kita man­faat­kan.

Jangan sam­­pai sa­lah kesan seakan-akan BUMN kita jual aset kita pada pihak asing, tidak demikian. Hanya sebagian aset kita, saham kita yang kita boleh­kan untuk dibeli di pasar saham oleh inves­tor asing. Sayang kalau kita tidak manfaatkan situasi yang bagus ini untuk besarkan perusahaan kita. Lihat BRI, Telkom, Bank Man­diri, dan BTN yang akhir tahun lalu kita go public itu langsung tembus se­kitar 80 persen.

Tapi peristiwa ini apakah akan jadi bahan evaluasi bagi IPO Garuda?
Tentu saja, karena ada keja­dian kasus perubahan sistem pe­nilaian di Garuda, tentu kita akan eva­luasi sejauh mana meng­ganggu proses keikutsertaan IPO. Saya berharap minggu depan atau pertengahan bulan Desember ini, kita akan minta pada pihak yang ikut memproses persiapan IPO Garuda untuk diminta hasil IPO-nya.

Awalnya panja DPR ini ter­bentuk karena ada kecurigaan pemesan saham yang berafi­liasi dengan parpol tertentu?
Itu kan semua ada aturannya, kalau sesuai aturannya akan saya jelaskan. Kalau domainnya Bapepam, ya tentu sesuai dengan aturan Bepepam.

Kalau domainnya under writer, ya sesuai dengan aturan yang dimilikinya. Jadi, saya kira se­muanya kita jalankan sesuai de­ngan aturan, sehingga pendala­man yang diharapkan Panja ini dapat dicapai. Saya melihat kalau rapat-rapat biasa mungkin tidak cukup waktu untuk ungkap karena banyak aspek yang di­bahas dalam forum yang biasa kita lakukan. Dengan Panja ini mungkin lebih spesial, lebih ada waktu, lebih ada kesempatan pen­dalam untuk analisa kompre­hensif sehingga menjadi terang benderanglah proses IPO Kra­katau Steel kita ini.

Bagaimana kalau nanti beru­jung pada Pansus seperti Cen­tury?
Ya, itu kita serahkan pada DPR. Itu bukan domain saya untuk komentari. Kita beri kesempatan dulu pada Panja untuk bekerja, dan kami dari kementerian akan meminta kepada Krakatau Steel, termasuk under writer kita yang ditunjuk BUMN untuk memberi selengkap-lengkapnya informasi, baik data maupun keterangan-keterangan, termasuk rangkaian proses yang diminta anggota dewan.  [RM]