Berita

Wawancara

Effendi Simbolon: Pembatasan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Kian Tertindas

SABTU, 04 DESEMBER 2010 | 00:15 WIB

RMOL.Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR yang berasal dari Fraksi PDIP bakal menolak pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Pembatasan BBM bersub­sidi ini sangat jelas bikin rakyat kian tertindas. Jadi, ini perlu di­cegah,’’ ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Pemerintah berencana memba­tasi BBM bersubsidi yang di­mulai 1 Januari 2011. Tapi, upaya itu harus disetujui Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya dan Dana itu, pemerintah belum menyam­paikan secara resmi ke DPR ter­kait keinginan membatasi BBM bersubsidi tersebut.

“Kami belum menerima secara resmi soal pembatasan BBM ber­subsidi itu,” kata Effendi Sim­bolon.

Berikut kutipan selengkapnya:

Rencananya awal De­sem­ber diajukan ke DPR, kenapa belum diserahkan ya?

Mana saya tahu. Yang jelas, secara resmi kami belum menda­patkan usulan dari pemerintah soal pembatasan BBM bersub­sidi itu. Ini kan gaya pemerintah yang tidak pernah secara tegas meng­hormati DPR.

Maksudnya?

Seharusnya setiap perubahan dalam kebijakan dari Undang-undang APBN dibahas dan di­minta persetujuan DPR. Itu hake­kat sebuah sistem penyelengga­raan negara. Kalau ingin ada pe­rubahan dalam kebijakan energi masalah BBM yang bersubsidi, maka itu harus dibicarakan.

Apa Anda menolak dengan pem­batasan tersebut?

Kami Fraksi PDIP DPR secara tegas menolak. Pemerintah tidak jujur. Seharusnya katakan bahwa pemerintah tidak siap menye­diakan premium.

Kalau dilakukan pembatasan, tentu sudah masuk pada ranah-ranah pribadi. Kenapa masyara­kat tidak boleh memilih pre­mium, kenapa harus dipaksa memilih pertamax dan pertamax plus. Itu kan cara pemerintah kong­kalikong dengan Pertamina untuk melukai rakyat. Pembata­san BBM ini sederhana tapi dam­paknya luar biasa.

Pemerintah berdalih kalau BBM disubsidi terus maka ne­gara mengalami kerugian?

Kembali saya minta pemerin­tah harus jujur pada dirinya sen­diri dan kepada rakyat. Apa sih, hakekat dari subsidi itu sendiri. Apakah sebagai sedekah atau donasi. Ini kan harus dimak­nai sebagai sebuah arti stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Khu­susnya di masyarakat mar­jinal.

Jangan hanya sebagai donasi atau sedekah dari negara atau pe­merintah kepada rakyat. Apakah dengan begitu, rakyat kemudian membutuhkan subsidi itu. Me­reka memang membutuhkan tapi bukan dalam arti mengemis.

Memang siapa yang berhak mendapatkan BBM bersub­sidi?

Mereka yang benar-benar belum mempunyai daya beli yang cukup, sehingga mereka sangat membutuhkan BBM yang ber­subsidi. Jadi, jangan menyalah­kan mereka.

Apa Anda melihat ada mua­tan politis dari pembatasan itu?

Jangan sampai saja, sekarang dilakukan pembatasan, dan me­naikkan harga BBM, tapi mende­kati 2014, harganya diturunkan lagi dua kali, dan diiklankan lagi bahwa ini pembelaan kepada rakyat.

Ini kan tipu-tipu. Seharusnya  masyarakat dari kalangan bawah yang menggunakan motor hen­daknya perlu diperhatikan. Ja­ngan dibatasi menggunakan pre­mium. Lagipula masyarakat meng­gunakan motor karena pe­merintah yang becus menyedia­kan transportasi. [RM]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya