Berita

Adhie M Massardi

TKI di Seberang Lautan Juga Tak Tampak

Oleh: Adhie Massardi
RABU, 24 NOVEMBER 2010 | 00:00 WIB

GAJAH di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Peribahasa ini di kalangan politisi diartikan: “Koruptor di partai lain di kejar-kejar, tapi koruptor di partai sendiri malah di lindungi!” Yang dimaksud “partai sendiri” sudah pasti Partai Demokrat.

Tapi bagi pemerintahan Presiden Yudhoyono, peribahasa ini dianggap lucu. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin “kuman di seberang lautan” bisa tampak? Kalau “gajah di pelupuk mata” so pasti tak akan terlihat.

Makanya, peribahasa yang cocok untuk rezim Yudhoyono adalah: “Gajah di pelupuk mata tak tampak, apalagi kuman di seberang lautan…”

Peribahasa di atas menjadi klop kalau dilihat bagaimana cara rezim ini melihat persoalan-persoalan yang dihadapi rakyatnya. Rakyat yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kesejahteraannya. Itu pun meningkatkan satu strip saja, sehingga menjadi hidup di batas garis kemiskinan. Karena selama ini kebanyakan rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan!

Kita masih ingat nasib Jhony Malela, 45 tahun, tunanetra miskin asal Sulawesi yang tewas tergencet di halaman Istana Presiden (10/9). Ketika itu, bersama ribuan rakyat miskin lainnya, Jhony ingin mengais rejeki beberapa puluh ribu perak, yang konon akan dibagikan keluarga Yudhoyono di Istana dalam acara open house Lebaran.

Maka ketika banyak TKI yang mengais rejeki lebih lumayan di seberang lautan, di negeri orang, terutama Malaysia dan Arab Saudi, malah mendapat berbagai musibah, termasuk penyiksaan kejam seperti dialami Sumiyati, atau yang disiksa hingga tewas seperti menimpa Kikim Komalasari asal Cianjur, sedikit sekali masyarakat yang mengharap pemerintah Yudhoyono bertindak sigap.

Lha, nasib rakyatnya yang tergencet di halaman Istana saja, di pelupuk mata Presiden, tak mampu ditangani secara bijaksana. Bagaimana pula penderitaan rakyatnya yang nun jauh di seberang lautan…?

Tapi pandangan kita yang terlanjur sinis kepada Presiden Yudhoyono itu ternyata salah. Buktinya, hanya selang beberapa hari setelah terdengar kabar TKI Sumiati disiksa majikannya di Arab hingga mulutnya robek, Yudhoyono menggelar sidang kabinet membahas masalah penderitaan para TKI di seberang lautan.

Tak salah bila sepanjang sejarah pemerintahan Yudhoyono, sidang kabinet yang digelar Jumat (19/11) itu kita sebut sebagai puncak prestasi yang gemilang. Selain waktunya tak selama sidang-sidang kabinet sebelumnya, topik yang dibahas sangat responsif. Masalah yang sedang dipergunjingkan masyarakat.

Lebih menakjubkan, dalam rapat kabinet itu juga dihasilkan keputusan bagaimana cara mengatasi problem TKI yang ultra cepat. "Penanganan TKI sering terlambat karena komunikasi kurang baik. Kita akan bekali alat komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan instan. Ini sedang dirumuskan" kata Presiden usai rapat kabinet.

Solusi memberikan handphone (HP) untuk mengatasi persoalan TKI ide yang sangat brilian, cerdas, dan orisinal. Sebab dengan HP di tangan, kalau si majikan macam-macam, tinggal tekan tuts, berita sudah sampai ke telinga “yang berwajib”.

Memang, bagi orang-orang yang berpikir, gagasan HP itu menggelikan. Absurd. Sebab kita tahu, 96 persen TKI sanggup beli HP, sebagian besarnya malah sudah punya. Persoalannya, apakah orang-orang Yudhoyono di KBRI punya HP dan mau mengangkat panggilan dari para TKI yang tidak mereka kenal?

Kita juga tahu, para majikan yang sangar itu bukan orang-orang idiot yang membiarkan orang yang dianiaya memegang HP.

Tapi kalau toh si TKI sempat pegang HP, dengan mulut robek, tangan hancur, dan disekap di ruang gelap tanpa sinyal, bisakah HP berfungsi?

Dalam pandangan kita, kalau saja uang Century dan uang-uang yang dikorup para pembesar negeri dikumpulkan, ditambah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara benar, sehingga akan melahirkan jutaan lapangan kerja.

Dengan demikian, tak perlu lagi rakyat Indonesia mengais rejeki ke seberang lautan, dengan resiko disiksa majikan, bahkan hingga tewas.

“Hallo! Hallo, pemerintah Yudhoyono? Bisa dengar suara rakyat? Hallo…!”

Tuh, kan. Tulalit! [**]

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya