Mayjen Marciano Norman: Masih Banyak Potensi Prajurit Yang Belum Termanfaatkan

RMOL. Panglima Kodam Jaya Mayjen Marciano Norman mengatakan, potensi prajurit selama ini hanya termanfaatkan sekitar 50 persen. Sedangkan sisanya masih menganggur.

“Masih banyak potensi prajurit yang belum termanfaatkan. Ini tentu sangat disayangkan,’’ ujar­nya saat menyambangi redaksi Rakyat Merdeka, Jakarta, Senin (15/11).

Berikut kutipan selengkapnya:
 

 
Apa yang Anda lakukan?
Saya mendatangi Pemda, DPRD, Pemda, Polda, intinya ja­ngan dibiarkan prajurit mengang­gur. Potensi Kodam Jaya ini begitu besar, tapi dibiarkan begitu saja.

Saya harapkan Gubernur untuk libatkan prajurit-prajurit dalam pembangunan-pembangunan itu. Ini kesempatan TNI untuk dekat­kan prajurit ke masyarakat, su­paya lebih menyatu.

Kalau ada sinergi, tentu ada manfaatkan bagi Jakarta. Dengan demikian Jakarta bisa jadi contoh bagi daerah lainnya.

Sejauh ini bagaimana keter­li­­batan TNI dalam pengama­nan ibukota?
Saya pernah tawarkan pada Kapolda untuk mengoptimalkan prajurit TNI yang tersebar di ibu­kota. Dengan potensi besar yang dimiliki TNI, baik darat, laut dan udara, tentu bisa dimak­si­mal­kan.

Termasuk menangani macet?
Ya, minimal pada jam-jam ra­wan kemacetan, prajurit keluar dari pengkalannya untuk menga­tur lalu lintas pada radius tertentu di sekitar pangkalan. Mengapa dibatasi karena kalau dilepas efeknya bisa tidak baik, polisi jadi ter­gang­gu, atau sema­cam­nya pada­hal kita ingin mem­bantu kepolisian dan DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan).

Itu belum optimal tapi saya akan optimalkan peran TNI untuk atasi kemacetan.

Bagaimana dengan banjir atau bencana?
Peran TNI atasi bencana di ibukota, terutama ban­jir, kita su­dah terbagi menjadi satuan yang lebih lengkap yang setiap saat bisa kita turunkan.

Bahkan kami sudah memikir­kan, bagaimana menghadapi gempa. Makanya kita menata kem­­bali kekuatan, minimal mem­beri pertolongan bila terjadi gem­pa.

Dalam penanggulangan ben­cana itu, setiap saat kita berkoor­dinasi dengan Pemda, maupun dengan relawan-relawan lain yang memang sudah terbiasa ha­dapi bencana. Kita juga punya hubungan baik dengan teman-teman yang sering adakan bak­sos, aksi kesehatan, dan pasti kita akan bersinergi dan turun ke wilayah yang membutukan  ban­tuan kesehatan.

Bagaimana soal aksi teroris­me?
Aksi terorisme itu tak pernah surut walau kelihatannya tidak ada, atau sedang turun. Pada saat turun itu, biasanya mereka me­nyu­sun rencana besar. Jadi ketika mereka cooling down, kita siap­kan aparat untuk hadapi aksi terorisme.

Mudah-mudahan kekhawa­tiran kawan-kawan kita dari Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya terhadap teroris­me, tidak menjadi kenyataan,  mereka makin nyaman. Ini ter­ja­wab dengan kedatangan Pre­siden AS Barack Obama, Perdana Men­teri Australia... di Jakarta. Dengan itu, kita beri sinyal positif pada AS dan Australia bahwa pemerintah RI berusaha keras hadapi ancaman terorisme deng­an sebaiknya.

Apakah perlu format baru agar TNI lebih berperan dalam me­­nangani terorisme?
Kita punya komunitas intelijen di daerah dan ketuanya itu adalah Wakil Gubernur (Wagub) Pri­janto yang mengetuai seluruh ko­munitas intelijen, baik TNI, Polda, Kejaksaan. Jadi unsur intel itu berada di bawah wagub.

Di situ mereka selalu membagi informasi, memprediksi anca­man-ancanam yang mungkin timbul di masa-masa mendatang. Tapi perlu kita pahami bahwa dalam aturan yang ada menga­takan pelibatan itu dimungkinkan jika ada permintaan. Kita tak bo­leh mengambil inisiatif yang ter­lalu berlebihan, sehingga seolah-olah kita yang lebih bergairah dari mereka. Tapi untuk mensia­sati itu, sekarang kita ambil langkah.

Langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan TNI untuk menghadapi demo yang bisa men­jurus anarkis?
Dalam unjuk rasa besar yang berpotensi kerusuhan, Kodam mengambil inisitif untuk turun, tapi bukan untuk berhadapan dengan pengunjuk rasa, melain­kan mengamankan obyek-obyek vital yang ada, misalnya perto­koan.

Saat terjadi demo, kita tampil ke depan meminta pengunjuk agar jangan merusak. Kita me­ngingatkan saja, tidak berhada­pan dengan pengunjuk rasa seperti tahun 1997-1998.

O ya, bagaimana sikap TNI terhadap ormas?
Kodam Jaya tidak dalam posisi mem-backing ormas-ormas yang keras. Tapi Kodam selalu meng­himbau untuk mengajak agar keberadaan mereka itu menjadi bermanfaat. Kehadiran ormas itu bukan membuat masyarakat resah. Ke depan mereka bisa ber­buat positif. Tegasnya, kita tak memberikan dukungan pada kegiatan yang bisa menjurus anar­kis, meresahkan masyarakat, kita tidak pernah mendukung itu.

Bagaimana soal kema­nung­ga­lan TNI dengan rakyat?
Kita harapkan masyarakat tak memberikan resistensi pada TNI, begitu juga sebaliknya. Memang titik terendah itu ada pada tahun 1997-1998 di mana TNI memberi jarak dengan rakyatnya. Tetapi dalam 10 tahun ini sudah mulai mencair. Jadi untuk wujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat itu tentu harus kehendak kedua belah pihak. Bukan hanya dari TNI saja. Kami selalu be­rupaya agar prajurit harus betul-betul  berada di masyarakat ka­rena masyarakat betul-betul membutuhkan mereka. Tapi kita juga harus kerja keras agar bisa diterima masyarakat. 

Tadi Anda bilang dengan ke­manunggulan TNI dengan rak­yat, negara tetangga menjadi ber­pikir meski alutsista ke­tingga­­lan, sejauhmana keter­tingga­lan itu?  
Dari segi alutsista, presiden sudah menegaskan agar alutsista perlu mendapat perhatian lebih lagi. Kita harapkan pemerintah bisa memperhatikan ini, sehingga alutsista yang kita miliki tidak terlalu tertinggal dari negara te­tangga. Minimal punya yang sama dengan negara tetangga itu.

Kita pahami industri pertaha­nan dalam negeri kita kualitasnya cukup baik, utamanya TNI AD, industri alutsista cukup mem­bang­gakan. Cuma kita berharap pe­sawat dan lainnya buat TNI Uda­ra dan Laut bisa dapatkan yang terbaik.  [RM]