RMOL. Rumor pertemuan Gayus Tambunan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali semakin dekat pada kenyataan. Bukan karena fakta, tapi karena begitu bersemangatnya aparat hukum memfokuskan penyelidikan pada rumor tersebut. Sampai Presiden pun merasa perlu ikut andil.
Ical sendiri sudah mengakui bahwa ia memang sempat berada di Bali untuk menonton pertandingan tenis wanita internasional di Nusa Dua, Bali. Tapi dengan tegas ia membantah melakukan pertemuan dengan Gayus.
Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan mengaku pada majelis hakim bahwa dirinya sempat berada di Bali dan orang yang terekam kamera wartawan dan menyebar luas ke publik adalah dirinya yang mencoba menyaru dengan menggunakan rambut palsu.
Sembilan petugas di Rutan Mako Brimob pun sudah menjadi tersangka di balik fenomena kepergian Gayus dari Rutan ke Bali. Kapolri Jenderal Timur Pradopo meminta publik menyerahkan penegakan hukum kepada prosedur hukum yang ada.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, mengakui pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Bareskrim Polri berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana suap atas nama tersangka Iwan Siswanto dan kedelapan anak buahnya di Mako Brimob.
Dari kecepatan pengiriman SPDP atas nama sembilan tersangka ke Kejaksaan Agung, terlihat sekali keseriusan penyidik Bareskrim Polri menangani kasus penyuapan terhadap sembilan petugas Rutan Mako Brimob oleh Gayus Tambunan. Tidak disangkal, keseriusan Mabes Polri itu terjadi karena kegeraman publik atas perilaku koruptif aparat Kepolisian dan begitu berkuasanya Gayus atas hukum di Indonesia.
Jika penegakan hukum di internal kepolisian terkait kasus kaburnya Gayus dari Rutan cukup diapresiasi publik, Jenderal Timur mendapat tugas baru dari Presiden.
Kemarin, dalam rapat terbatas penegakan hukum, SBY perintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menelusuri, menyelidiki dugaan-dugaan di balik kepergian Gayus Tambunan dari Rutan Mako Brimob.
Seperti dikatakan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, saat jumpa pers di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (16/11), Kapolri tidak boleh berhenti sampai penindakan anak buahnya dan Gayus yang terbukti "berselingkuh".
"Kapolri tidak boleh berhenti sampai situ. Tapi tidak boleh justifikasi si A si B bertemu siapa, sebelum penyelidikan yang cermat," ujar Djoko.
Jelas sekali yang dimaksudkan Djoko adalah isu pertemuan Gayus dengan Aburizal Bakrie di Bali. Presiden memerintahkan Kapolri agar menyelidiki rumor.
Apa kata Timur? "Kalau ada yang lain dan bukti ada akan kita lanjuti dengan proses selanjutnya. Itu baru informasi, akan cari fakta, barang bukti dan saksi," tegas Timur.
Rumor pertemuan antara Gayus dengan Ical juga menarik perhatian Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas sampai merasa perlu ikut serta dalam rapat antara Plt Jaksa Agung, Darmono, Menkum HAM, Patrialis Akbar, dan Kapolri di Mabes Polri kemarin pagi. Satgas sendiri diwakili Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto dan bekas Wakil Ketua KPK, Mas Ahmad Santosa.
Setelah sekian lama "tertidur", Satgas "terbangun". Mungkin saja karena Gayus yang jadi tokoh kasus. Satgas memang punya, "kenangan manis" bersama Gayus. Bahkan, keberhasilan Satuan Petugas Pemberantasan Mafia Hukum membawa kembali Gayus Tambunan kembali ke Indonesia dari persembunyian di Singapura pada akhir Maret lalu sempat memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, empat hari sebelum penyerahan diri di Singapura, Gayus sempat bertemu dengan Satgas.
Lebih mengherankan lagi, Gayus seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya lebih percaya dan merasa nyaman berada di belakang Satgas ketimbang polisi. Padahal Satgas sendiri tidak memiliki implikasi hukum apapun. Pertanyaan besarnya, ada hubungan apa antara Satgas dengan Gayus?
Prinsipnya, Gayus Halomoan Tambunan tidak ditangkap di Singapura. Jika polisi Indonesia berani menangkap Gayus, Indonesia pasti telah menabrak hukum Singapura karena kedua negara tak memiliki perjanjian ekstradisi.
Jelas sekali Gayus akan menjadi sosok yang menjadi rebutan banyak pihak yang berkuasa. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Muchtar, sudah mewanti-wanti. Gayus Tambunan, menurutnya, bukan hanya memiliki uang yang sangat banyak tapi punya banyak informasi yang sangat sensitif terkait dengan kekuasaan beberapa pejabat tinggi.
"Dia tahu siapa saja pengusaha yang nakal, polisi nakal, jaksa nakal. Dan posisi ini membuat dia makin seksi dan salahnya pula ditangani oleh lembaga yang tidak memiliki kemauan mengungkap," ujar Zainal.
Kembali ke isu Gayus bertemu Ical di Bali untuk menutup kasus-kasus pajak besar yang melibatkan Grup Bakrie, tentu saja berdampak besar pada citra Partai Golkar. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tidak ada jalan lain bagi Partai Golkar untuk mendesak aparat hukum terutama Kepolisian mempercepat penuntasan perkara mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dan kasus-kasus lain yang mengikutinya.
"Pembuktian, itu adalah yang diperlukan Golkar sekarang. Harus berani tunjukkan dimana Ical berada saat Gayus di Bali. Jangan hanya defensif," katanya.
Selain itu, Han tidak berani membantah anggapan, bahwa isu Gayus tengah ditunggangi pihak tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Partai Golkar.
"Dalam politik, spekulasi politik adalah kenisacayaan dan buktinya selalu minim. Tapi kemungkinan itu selalu ada, misalnya
setting besar untuk mengecilkan Golkar dan Ical di 2014," tegasnya.
Aburizal Bakrie sendiri memastikan bahwa isu itu merupakan bentuk intrik politik untuk membuat citranya dan Partai Golkar terciderai.
"Dalam posisi (saya sebagai) Ketua Umum Golkar, banyak sekali orang yang merasa bahwa kemajuan Golkar sekarang yang besar ini, ditakutkan menjadi kemenangan di 2014. Sebetulnya seperti itu," ungkap Ical.
Gayus memang seksi. Ia memegang kartu truf. Apa kira-kira kepentingan Presiden Yudhoyono sampai memerintahkan Kapolri mengusut rumor pertemuan Gayus dengan pihak lain di Bali? Apa motif Satgas Mafia Hukum, yang notabene dibentuk oleh Presiden, tiba-tiba terbangun dari tidurnya untuk ikut campur dalam penanganan kasus ini?
Mari kita bicara fakta dalam persoalan hukum Gayus. Jangan biarkan kasus Gayus yang "seksi" ini ditunggangi kepentingan politik. Seperti kata orang-orang awam, dalam politik segala hal bisa terjadi. Satu tambah satu bukan berarti dua. Sedangkan dalam hukum, semua berdasar fakta.
Akankah Gayus sekadar menjadi kuda Troya? Dalam arti, Gayus semata-mata menjadi kendaraan untuk membungkus maksud-maksud tertentu yang tak lepas dari kepentingan kekuasaan. Semoga tidak.
[ald]
