Berita

Wawancara

Gamawan Fauzi: Gubernur Sumbar Pergi Ke Jerman Presiden Yang Berhak Menegur

SELASA, 09 NOVEMBER 2010 | 00:31 WIB

RMOL.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tidak mengetahui Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berangkat ke Jerman sebagai pembicara Indonesian Business Day, Jumat (5/11) lalu.  

“Nggak tahu, saya tahunya juga dari koran,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka via telepon dari Bandung, Minggu (7/11).

Kepergian Irwan Prayitno ke Jerman diprotes banyak pihak. Sebab, rakyatnya di Mentawai masih menderita karena terkena tsunami.

Menanggapi hal itu, Gamawan mengatakan, tidak mau komentar. Sebab, dirinya juga pernah seba­gai Gubernur Sumbar, sehingga merasa kurang pas untuk mengo­mentarinya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih Anda tidak tahu ke­berangkatan Irwan Prayitno ke Jerman?

Begini ya, Irwan telah menga­jukan izin  kepada saya 11 Okto­ber lalu, sebelum bencana di Men­­tawai. Katanya akan berang­kat empat orang. Lalu saya terus­kan ke Presiden melalui Setneg.

Apa sudah dapat izin dari Presiden?

Saya nggak tahu. Sebab, itu urusan Pak Sudi Silalahi. Lagi­pula yang ngasih izin kan Pre­siden.

Tujuannya ke sana kan nggak terlalu penting, apalagi di saat rakyatnya didera masalah tsu­nami?

Dia ke Jerman kan atas un­dang­an Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan investasi tersebut.

Apa benar Anda tidak tahu keberangkatan itu?

Nggak tahu, karena saya juga nggak tahu lagi kabarnya. Saya tahunya juga dari koran.

Setelah tahu berangkat, ko­men­tar Anda bagaimana?

Saya nggak komentarlah. Karena saya juga bekas Gubernur Sumbar.

Justru pernah jadi Gubernur Sumbar itu, perlu ngomong dong?

Janganlah. Saya juga nggak enak sama orang Sumbar dan Gubernur Sumbar. Yang penting saya sudah mengajukan ke Pre­siden soal permohonannya be­rangkat tersebut.

Apa Anda perlu memanggil Gubernur Sumbar itu?

Hanya Presiden yang berhak menegur. Sebab, izinnya kan dari beliau, bukan dari saya. Jadi, kita lihat bagaimana baiknya menurut Presiden. Ya, kita lihat nantilah. Ini kan kita lagi banyak bencana. Jadi, kita fokuskan saja ke tugas-tugas saja.

Komisi II DPR beren­cana mau memanggil beliau, apa Anda su­dah tahu?

Ya, saya tahu setelah baca koran Rakyat Merdeka. Tapi Pak Chai­ruman pernah menelpon saya.

Apa kata Ketua komisi II DPR itu?

Beliau nanya, apa beliau su­dah izin. Saya jawab, ya sudah izin sama saya. Lalu saya terus­kan ke Presiden. Selanjutnya, saya nggak tahu.

Mungkinkah Anda juga akan dipanggil DPR untuk diminta per­­tanggung­jawaban­nya?

Ya, kalau saya diminta kete­rangannya. Saya jelaskan apa ada­nya sesuai aturan saja.

Apa itu?

Kalau soal izin itu kan termuat dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri. Jadi, jawaban saya sebatas aturan saja.

Sejauh ini apa Anda sudah me­­nerima surat panggilan dari DPR?

Belum. Saya baru baca di Rakyat Merdeka. [RM]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya