Berita

Wawancara

WAWANCARA

Julian Aldrin Pasha: Presiden Utamakan Penanganan Bencana Ketimbang Mengangkat Jaksa Agung

SABTU, 06 NOVEMBER 2010 | 07:06 WIB

RMOL. Presiden SBY mengutamakan penanganan meletusnya Gunung Merapi, di Sleman, Yogyakarta, ketimbang mengangkat Jaksa Agung.
Memang SBY pernah diren­ca­na­kan sepulang dari luar negeri  memilih Jaksa Agung, 31 Okto­ber lalu. Tapi mengingat meletus­kan Gunung Merapi, di Sleman, Yogyakarta, masih terjadi, se­hingga niat itu dibatalkan.

“Presiden lagi konsentrasi un­tuk penanganan bencana Merapi. Sedangkan untuk Jaksa Agung masih ada waktu. Toh sudah ada Pe­laksana tugas (Plt) Jaksa Agung Dharmono,’’ ujar Juru Bi­cara (Jubir) Presiden Bidang Da­lam Ne­geri, Julian Aldrin Pasha, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berikut kutipan selengkapnya:

Jadi, kapan persisnya peng­angkatan Jaksa Agung itu?
Kalau ada informasi, nanti saya sampaikan ke Anda ya. Untuk sekarang ini saya belum bisa me­mastikan mengenai pengangka­tan Jaksa Agung itu.

Kenapa begitu?
Bapak Presiden kan konsen­trasi mengurusi bencana meletus­nya Gunung Merapi.

Konkretnya seperti apa?
Seperti yang disampaikan Pre­siden bahwa semua pihak terlibat. Sebab, ini sudah melibatkan dua provinsi. Memang skalanya su­dah sangat luas maka perlu pe­nanganan serius untuk soal ini. Ini juga langsung ditangani pe­merintah pusat.

Perbedaannya apa sih kalau ditangani pusat?
Tadi kan (kemarin) Bapak Pre­siden sudah menyatakan bahwa  kendali operasi penanganan lang­sung di bawah Kepala BNPB (Ba­dan Nasional Penanggu­langan Bencana) Pak Syamsul Maarif. Ini dilakukan untuk pe­nanggulangan dan antisipasi agar tidak terjadi korban yang makin luas. Jadi, dengan sendirinya, bisa dikatakan bahwa ini telah di­tangani langsung di bawah peme­rintah pusat.

Ini pertanda keseriusan pe­me­­­rintah pusat untuk me­na­nga­ni Gunung Merapi ya?
Ya, kita sangat berduka. Se­cara nasional kita tahu, bahwa peme­rintah saat ini sangat serius untuk menangani aktivitas Gu­nung Merapi.

Apakah ini pertanda sudah di­tetapkan menjadi bencana na­sional?
Saya tidak akan sampai dalam pernyataan seperti itu. Kalau di­simak pernyataan Presiden sudah jelas bahwa pemerintah pusat sangat serius menanggapi ini.

Karena semuanya terlibat, mulai dari bidang kesejahteraan rakyat. Kemudian bidang kese­hatan, transmigran, transportasi, PU. Semuanya terlibat. Jadi, bisa Anda bayangkan bagaimana se­riusnya dan sangat perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ini

Untuk itu, tidak perlu terje­bak soal status bencananya. Yang penting adalah penanga­nan yang komprehensif dengan koordinasi yang sangat terpadu antara pe­merintah pusat deng­an daerah.

Dan tentunya dengan BNPB. Itu yang sekarang sedang dilaku­kan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan semua akan kem­­­bali normal.   [RM]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya