Kunjungan Kerja Pemerintah Juga Harus Dievaluasi

RMOL. Evaluasi harus dilakukan terhadap kunjungan kerja (kunker) DPR, terutama kunker ke luar negeri dan sejauh mana efeknya terhadap hukum positif Indonesia.

Hal itu dikatakan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Studi Madani (Lima) di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).

"Biasanya habis mereka studi banding kita tidak tahu efeknya terhadap substansi UU yang mereka buat," imbuhnya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam evaluasi adalah soal budget kunker luar negeri DPR.

"Evaluasi bukan hanya dilakukan pada kunker DPR, tapi juga di pemerintahan lainnya," katanya. [arp]