Berita

Wawancara

WAWANCARA

Jafar Hafsah: Nggak Ada Aturan Melarangnya

SABTU, 30 OKTOBER 2010 | 08:16 WIB

RMOL. Kenapa Anda izinkan anggota Fraksi Partai Demokrat studi ban­ding ke luar negeri?
Kunjungan ke luar negeri itu sudah dipogreskan. Sebab, itu adalah bagian dari tugas-tugas DPR sebagai  fungsi legislasi, pengawasan, dan  memahami persoalan dalam negeri.

Biasanya dalam masa sidang, anggota dewan berkunjung ke daerah 2 kali. Ditambah ke dapilnya berkali-kali. Disamping itu ada kesempatan berkunjung ke luar negeri.

Apa tujuan mereka?

Apa tujuan mereka?
Untuk menambah wawasan. Jadi, kunjungan ke luar negeri itu biasa.

Tapi itu ditentang rakyat?
Nggak ada aturan yang melarang­nya. Kalau BK yang berkunjung ke Yunani, saya sempat mengecek, mau­nya mereka apa sih. BK adalah alat kelengakapan DPR untuk mem­beri pengawasan daripada anggota DPR yang melanggar etika.

Nah, mereka juga harus mem­ban­dingkan dengan negara-negara lain, bagaimana dalam menjalankan etika. Jadi, Demokrat memberi izin saja. Kecuali kalau dia pergi jalan-jalan, ngapain dikasih izin.

Kenapa belajar etika ke Yunani, di Indonesia juga bisa?
Memang bisa. Tapi ka­lau untuk menambah wa­wasan kan nggak apa apa, kan pejabat ekseku­tif juga ke luar negeri. Masak anggota DPR ti­dak boleh. Masak pe­nge­tahuannya hanya di dalam negeri saja. Jadi, wajar-wajar saja.

Apa Anda yakin studi ban­ding  me­nambah wa­wasan?
Kita harus yakin bahwa ada peru­bahan-perubahan si­kap, pandangan, dan wa­wasan. Lagipula me­reka ber­kunjung ke luar negeri hanya 1 atau 2 kali saja. Ti­dak setiap saat kok.

Apa sebelumnya anggota Fraksi Partai Demokrat meminta izin?
Ya, ada proses­nya. Misalnya, di­tu­gaskan dari unit mereka (ko­misi atau Panja). Jadi, saya nggak ada alasan me­la­rang mereka pergi.   [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya