Berita

Wawancara

WAWANCARA

Jafar Hafsah: Nggak Ada Aturan Melarangnya

SABTU, 30 OKTOBER 2010 | 08:16 WIB

RMOL. Kenapa Anda izinkan anggota Fraksi Partai Demokrat studi ban­ding ke luar negeri?
Kunjungan ke luar negeri itu sudah dipogreskan. Sebab, itu adalah bagian dari tugas-tugas DPR sebagai  fungsi legislasi, pengawasan, dan  memahami persoalan dalam negeri.

Biasanya dalam masa sidang, anggota dewan berkunjung ke daerah 2 kali. Ditambah ke dapilnya berkali-kali. Disamping itu ada kesempatan berkunjung ke luar negeri.

Apa tujuan mereka?

Apa tujuan mereka?
Untuk menambah wawasan. Jadi, kunjungan ke luar negeri itu biasa.

Tapi itu ditentang rakyat?
Nggak ada aturan yang melarang­nya. Kalau BK yang berkunjung ke Yunani, saya sempat mengecek, mau­nya mereka apa sih. BK adalah alat kelengakapan DPR untuk mem­beri pengawasan daripada anggota DPR yang melanggar etika.

Nah, mereka juga harus mem­ban­dingkan dengan negara-negara lain, bagaimana dalam menjalankan etika. Jadi, Demokrat memberi izin saja. Kecuali kalau dia pergi jalan-jalan, ngapain dikasih izin.

Kenapa belajar etika ke Yunani, di Indonesia juga bisa?
Memang bisa. Tapi ka­lau untuk menambah wa­wasan kan nggak apa apa, kan pejabat ekseku­tif juga ke luar negeri. Masak anggota DPR ti­dak boleh. Masak pe­nge­tahuannya hanya di dalam negeri saja. Jadi, wajar-wajar saja.

Apa Anda yakin studi ban­ding  me­nambah wa­wasan?
Kita harus yakin bahwa ada peru­bahan-perubahan si­kap, pandangan, dan wa­wasan. Lagipula me­reka ber­kunjung ke luar negeri hanya 1 atau 2 kali saja. Ti­dak setiap saat kok.

Apa sebelumnya anggota Fraksi Partai Demokrat meminta izin?
Ya, ada proses­nya. Misalnya, di­tu­gaskan dari unit mereka (ko­misi atau Panja). Jadi, saya nggak ada alasan me­la­rang mereka pergi.   [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya