Amien Rais: Kebebasan Berserikat Sudah Bagus, Pemberantasan Korupsi Amburadul

RMOL. Bekas Ketua MPR Amien Rais menilai ada nilai positif dan negatif dari setahun pemerintahan SBY-Boediono. Positifnya adalah terjadi kebebasan berserikat yang terbaik di Asia.
   
Tapi sisi negatifnya, pemberan­tasan korupsi masih amburadul, belum ada perubahan signifikan. Begitu juga tidak membawa pe­rubahan bagi rakyat kecil. Nasib mereka berlalu tanpa perbaikan.

“Saya berharap pemerintah ini perlu dikritisi agar semakin bagus ke depan,’’ ujarnya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (23/10).

Untuk itu, lanjut Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Ama­nat Nasional tersebut, semua elemen bangsa hendaknya me­lihat masalah ini secara kompre­hensif dan memikirkan nasib rakyat.

“Jadi, jangan sampai melaku­kan penggulingan kekuasaan pemerintahan di tengah jalan. Sebab, cara seperti ini lebih ba­nyak mudharatnya. Rakyat akan menderita,’’ katanya.

Selain itu, katanya, terjadi ke­hancuran konstitusi,  menimbul­kan chaos dan anarki. Bahkan bisa lebih berbahaya  dari itu.

“Makanya media massa, tokoh masyarakat, intelektual, maha­siswa, dan politisi yang punya hati nurani hendaknya terus meng­geber pemerintah dengan kritik yang setajam-tajamnya. Ini supaya pemerintah segera siu­man, sadar, bahwa bagi rakyat kebanyakan selama ini peme­rintah belum berbuat banyak,” papar tokoh reformasi itu.

Berikut petikan selengkapnya:

Bagaimana penilaian Anda ter­hadap setahun pemerintah SBY-Boediono?
Pemerintah secara umum me­mang belum menampakkan peru­bahan yang cukup signifikan. Teru­tama bagi rakyat kecil,  seo­lah-olah nasib mereka dibiarkan berlalu tanpa perbaikan.

Kemudian bisa dikatakan gagal soal pemberantasan ko­rupsi. Jadi, sebaiknya jangan me­­lakukan tam­bal sulam terha­dap KPK. Po­sisinya kan se­sungguh­nya sudah di ujung tan­duk. Sebab, dua Wa­kil Ketua KPK, Bibit Samad Ri­yanto dan Chandra Hamzah se­dang dipro­ses secara hukum.

Solusinya bagaimana?
Menurut saya, seluruh KPK dipertahankan sebagai institusi, tapi seluruh pimpinannya dipilih kembali sesegera mungkin. Su­paya dagelan hukum di KPK tidak semakin berlarut-larut.

Apa di pemberantasan ko­rupsi saja kegagalannya?
Setahun pemerintahan SBY-Boediono belum mampu menun­jukkan citra Indonesia di mata internasional. Menghadapi Si­nga­­pura selalu gamang, hadapi Malaysia juga selalu ragu-ragu, apalagi menghadapi tekanan-tekanan korporasi yang terus menguras sumber daya alam Indonesia tanpa ampun.

Kalau tahun kedua masih sama seperti tahun pertama, memang tidak dapat diharapkan adanya perbaikan kehidupan hukum, maupun perbaikan ekonomi. Hukum tidak pernah tegak, ko­rupsi tetap merajalela, dan eko­nomi nasional selalu berjalan gontai karena sumber daya alam, minyak, gas, batubara dan mine­ral sebagian besar telah dikuasai asing.

Dengan kondisi seperti ini, apa mungkin terjadi demons­tran yang bisa memicu gerakan people power?
Saya kira berpikir people po­wer, apalagi revolusi sosial, atau lebih sempit menggulingkan kekuasaan, merupakan alternatif ekstra bahaya.

Kenapa?
Karena yang akan kita temui adalah kehancuran konstitusi, dan menimbulkan chaos dan anarki yang bahkan bisa lebih berbahaya lagi. Yang penting media massa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh mahasiswa, dan politisi yang punya hati nurani, harus terus menggeber pemerintah dengan kritik yang setajam-tajamnya. Ini supaya pemerintah segera siu­man, sadar, bahwa bagi rakyat kebanyakan selama ini peme­rintah belum berbuat banyak.

Tapi pemerintah mengklaim su­dah melakukan perbaikan?
Itu klaim saja. Faktanya tidak begitu. Ini  bisa dilihat dari pem­berantasan korupsi yang masih amburadul, korupsi masih mera­jalela, ekonomi kita juga tidak bisa tumbuh karena kekayaan kita disedot korporasi-korporasi asing.

Apa keberhasilan dari peme­rintahan SBY-Boediono?
Dari segi keamanan. Saya kira secara umum memang keamanan sudah fokus dinikmati bangsa Indonesia. Sekalipun ada letupan-letupan konflik di sana-sini. Dan yang paling jelas sekali, prestasi yang patut kita acungi jempol adalah bahwa kebebasan berse­rikat dan berkumpul, kebebasan pers, sudah mencapai tahapan yang barangkali paling bagus di seluruh Asia.

Jadi, nilainya pemerintahan ini berapa?
Saya punya pendapat yang agak lain dengan pendapat ke­banyakan. Saya yakin bahwa sebuah kepemimpinan itu bisa baik, bisa buruk, sepenuhnya ter­gantung pada sang pemimpin. Kalau dalam dunia militer, tidak ada prajurit yang gagal, yang gagal adalah sang komandan. Dari cara pandang seperti ini, se­sungguhnya menuding sejumlah menteri sebagai men­­teri gagal, sementara pem­bagian kabinet seolah-olah su­dah pas, se­sung­guh­­nya merupa­kan pe­nilaian yang tidak wajar dan tidak adil. Tapi saya tidak tahu kok ada koor nyanyian ber­sama bahwa yang salah adalah para menteri, semen­tara koman­dan menteri atau Presiden se­olah-olah sudah sem­purna.

Jika dilakukan reshuffle apa itu solusi bagi peningkatan ki­nerja pemerintah?
Menurut saya reshuffle tiap minggu pun belum tentu baik, apapun yang diambil tindakan tidak akan berubah selama tipe kepemimpinan Pre­siden itu ber­si­fat gamang, maju mundur, dan tidak ya­kin diri.   [RM]