RMOL. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengaku tidak ikut menentukan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
’’Itu hasil penyeleksian Tim yang terdiri dari 13 orang. MeÂreÂka yang menyeleksi dari usulan maÂsyarakat itu. Saya tidak ikut daÂlam tim tersebut. Jadi, saya nggak tahu apa alasannya, seÂhingga Soeharto salah satu dari 10 orang yang diusulkan menjadi pahÂlawan nasional,’’ ujarnya keÂpada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (19/10).
Untuk itu menteri asal PKS itu tidak mau berkomentar apakah layak atau tidak Soeharto menÂdapat gelar pahlawan nasional.
“Kemensos tidak mencampuri penyeleksian tersebut. Layak tiÂdak layak itu masalah tim. Bukan saya yang meloloskan Soeharto agar diusulkan menjadi pahlawan naÂsional,’’ ucapnya.
Berikut wawancara dengan MenÂÂsos Salim Segaf Al Jufri:
Aktivis ramai-ramai menolak pemÂberian gelar pahlawan bagi Soeharto, komentar Anda?Saya pikir masalah menolak atau menerima itu hak maÂsyaÂrakat. Kami tidak menanggapi itu. Kemensos hanya melakÂsaÂnaÂkan apa yang diusulkan dari bawah.
Tapi bisa dipending kan?Betul. Usulan dari masyarakat itu bisa diteruskan atau di-penÂding, atau bisa juga dikembalikan karena tidak lengkap. Itu saja. Jadi, kita tidak menanggapi bahÂwa ini pro kontra. Jadi, kita teÂrusÂkan atau ditolak karena syarat-syaÂÂratnya tidak lengkap.
Lalu kenapa Soeharto termaÂsuk yang diusulkan?
Ya, seperti yang saya bilang taÂdi, syarat-syaratnya sudah lengÂkap. Tapi pro dan kontra itu seÂring terjadilah.
Apa pertimbangannya ?Saya tidak masuk dalam tim yang menentukan siapa nama yang diteruskan atau ditolak. Jadi, saya tidak bisa menÂjawabnya.
Tim itu berapa orang?Timnya 13 orang, yakni sejaraÂwan, pakar dari berbagai disiplin keÂilmuan, mereka yang meÂmuÂtuskan apa diteruskan, di-pending atau ditolak.
Tapi Anda bisa berpendapat kan?Bisa saja, tapi nanti bisa diÂangÂgap tidak fair. Mereka meÂngÂajak berdialog saya tidak pernah haÂdir. Jadi, jangan dianggap ini keinginan menteri. Pemerintah tiÂdak pernah mencalonkan, tapi yang mencalonkan adalah rakyat. CuÂma ketika mau dicalonkan, ya harus dilengkapi syarat-syaÂratÂnya, harus dari bawah, dari buÂpati, gubernur, tim di daerah pun juga berfungsi, seminar pun diÂlaÂkukan karena itu harus diÂlengÂkapi karena dengan seminar terÂjadi pro dan kontra, mana yang seÂtuju, apatis, kalau akhirnya diÂtolak ya nggak bisa diterima.
Kalau usulan dari bupati berÂarti usulan pemerintah dong?Bupati tidak serta merta mengÂusulkan, kan yang mengusulkan itu dari bawah, seperti ormas, toÂkoh masyarakat, atau LSM, keÂmuÂdian diusulkan ke bupati, terus ke gubernur. Di situ dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji pilar daeÂrah, nanti mereka juga memÂbahas. Setelah lengkap syarat-syaÂratnya baru diusulkan ke KeÂmenÂsos. Tapi yang menilainya tim, bukan saya.
Siapa saja orangnya?Timnya itu diketuai Brigjen TNI Rusli Zein (Kepala Pusat DeÂsentralisasi TNI), anggotanya Woro Titi Haryanti ( Kepala Pusat Informasi Jasa Pustaka dan InÂformasi Perpustakaan Nasional), MayÂjen TNI (Purn) Sukotjo AtÂmodjo (Wakil Ketua III DPP VeÂteran), Mona Wahanda (dari Arsip Nasional), Muh. Iskandar (DoÂsen Sejerah UI), Anhar GongÂÂgong (sejarawan), Amrin Imran (sejarawan), Bambang W SoeÂharÂto (pemerhati sejarah, tokoh maÂsyÂaÂrakat), Mardaliah Alfian (SekÂjen Masyarakat Sejarawan InÂÂÂdoÂnesia), Saleh Azhar DjamÂhari (seÂjaÂrawan), M Syukur (sejaraÂwan), Sabri A (Direktur Sejarah dan PurÂbakala Kemenbudpar), dan Brigjen TNI Bambang Soetaryo (Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan).
Ada sejarawan menganggap gelar pahlawan bagi Soeharto terÂlalu prematur karena belum ada kesimpulan dari Komisi KeÂbenaran dan Rekonsiliasi tentang seÂderet tudingan pelanggaran hak asasi manusia?
Salah satu syarat tidak bisa diÂusulkan sebagai pahlawan naÂsioÂnal yaitu pernah dipenjara. Selagi yang diusulkan itu belum terÂpiÂdana atau dipenjara hukuman seÂkurang-kurangnya selama 5 taÂhun, itu masih bisa diusulkan. Jadi yang penting bagi kita semua adalah masih ada Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, di situ seleksinya sangat ketat.
Soeharto pernah ditetapkan seÂbagai koruptor nomor satu dunia berÂdasarkan program Global StoÂlen Asset Recovery Initiative di MarÂkas Besar PBB, New York pada 17 September 2005? Kita kan hanya meneruskan apa yang dikerjakan oleh tim, kaÂlau kita ikut nanti kita bisa terÂinÂdikasi ikut campur disitu. Kita inginkan murni dari masyarakat, dan pemerintah tak ingin ikut camÂpur dalam pengusulan gelar pahÂlawan nasional. Tapi mereÂkomendasi apa yang telah diÂseÂlesaikan oleh tim.
Apakah Partai Golkar dan keÂluarga Cendana ikut mengÂusulÂkan?Dari masyarakat umum, gitu saja.
Tapi menurut Anda apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional?Ah, kalau kita tidak akan menÂcampuri itu. Layak tidak layak itu masalah tim. Kalau seorang menÂteri bicara laÂyak atau tidak layak, itu sudah lain. Kita tidak ikut camÂpur daÂlam penilaian itu, mau jadi atau tidak jadi itu bukan urusan pemerintah.
Dalam tim apakah ada pro konÂtra ?
Saya tidak tahu detailnya kaÂrena tidak ikut dalam sidang meÂreka. Yang jelas hasilnya itu 10 diÂcalonkan, dan 8 yang di-pending.
Tim itu diseleksi Kemensos kan ?
Kita mencari yang betul-betul ahli, kita kritis mereka. Kalau liÂhat nama-nama itu pasti sangat fair. Kalau buat saya nama itu baÂgus-bagus, kita itu tidak akan meÂnutup-nutupi. Jadi kita memang meÂnyeÂleksi, dan kita tidak akan tempatkan kecuali dia betul-betul sejarawan. Tapi mereka-mereka itu pantas.
Harapan Anda kepada pihak peÂnentang Soeharto jadi pahlaÂwan nasional?Saya pikir demokrasi harus tetap kita kawal, harus kita junÂjung. Dengan demokrasi saling mengÂÂhargai satu sama lain mesti ada yang pro, yang kontra. Jadi maÂÂsyarakat itu nggak ada yang diÂÂkekanglah. Lebih bagus meÂngeÂluarkan isi hatinya daripada diÂsimpan. Kita mau pro dan kontra, itukan lebih bagus. MaÂsalah apaÂkah diusulkan nanti itu berhasil atau tidak itu urusan kedua.
O ya, kapan 10 calon pahÂlaÂwan nasional itu diserahkan ke DeÂwan Gelar dan Tanda Jasa KeÂhormatan?Hari-hari ini kita sudah lengÂkapi surat-surat itu. Ya, kita angkat saja dulu (publikasikan dulu).
[RM]
