Syarief Hasan: Parpol Koalisi Nggak Bakal Berkurang Kalau Bertambah Mungkin Bisa, Ha-ha-ha...

RMOL. Kekuatan oposisi di DPR dinilai sudah jinak. Ini bisa dilihat dari diterimanya Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri.  

Apakah ini pertanda, PDIP, Gerindra, dan Hanura mau ber­gabung dalam Setgab Parpol Koalisi setelah evaluasi setahun kinerja menteri, 20 Oktober mendatang.  

“Kalau bergabung, tentu kami membuka diri. Itu bagus demi kepentingan bangsa dan negara, seperti sudah diperlihatkan saat sembilan fraksi DPR menerima Timur Pradopo sebagai Kapolri,’’ ujar Sekretaris Setgab Parpol Koalisi, Syarief Hasan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan wawancara dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) itu:

Kalau menerima kekuatan opo­sisi itu, kabarnya ada par­pol koalisi yang mundur, bagai­mana komentar Anda?
Ah, tidak ada seperti itu. Ko­mit­men kami adalah tetap ber­sama sampai 2014. Saya pasti­kan bahwa jumlah parpol koalisi itu tidak bakal berkurang, tapi kalau bertambah mungkin bisa, ha-ha-ha.

Berarti sudah ada sinyal ya parpol oposisi itu bergabung?
Saya tidak bilang seperti itu. Jangan diartikan koalisi itu harus bergabung dalam Setgab. Yang jelas koalisi itu untuk kebersa­maan membangun bangsa ini. Teman-teman PDIP, Gerindra, dan Hanura telah memperli­hat­kan hal itu saat menerima Timur Pradopo jadi Kapolri.

Kenapa ketiga parpol itu su­dah jinak ya?
Jangan istilahnya seperti itu. Itu kan pendapat wartawan saja. Yang jelas, Partai Demokrat banyak persamaan dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura.

Anda senang dong?
Saya bangga dengan teman-teman di fraksi yang memiliki satu rasa kebangsaan yang sama dengan pemahaman terhadap pencalonan Timur Pradopo.

Apa ini semata karena pers­amaan pandangan atau ada niat mendapat jatah menteri, apa­lagi isunya Puan Maharani mau diplot jadi menteri?
He-he-he, jangan terlalu dikait-kaitkan ke sana. Sekali lagi bahwa  teman-teman di PDIP me­miliki pandangan politik yang sebenarnya sama dengan Partai Demokrat atau Koalisi.

Makanya kalau berbicara ten­tang kepentingan bangsa, kita selalu memiliki pandangan yang sama. Itulah yang menjadikan hubungan komunikasi kita men­jadi bagus.

Tapi ini kan memberikan ke­cem­buruan bagi parpol koalisi?
Tidak ada seperti itu. Kita tetap saja kompak kok.

Bagaiman dengan isu bahwa Setgab berjalan sendiri-sendiri?
Ukurannya dari mana. Itu nggak benar. Kekompakan di antara anggota Setgab semakin nyata dan kelihatan. Kalau jalan sendiri-sendiri tentu Timur Pradopo tidak diterima semua fraksi.

Ada isu Timur Pradopo di­terima di DPR gara-gara dia diu­sulkan Setgab Parpol Koa­lisi, apa benar begitu?
Ah, tidak begitu. Yang benar adalah Timur Pradopo adalah pilihan Bapak Presiden. Kemu­dian diinformasikan kepada Setgab.

Bukannya Setgab yang me­minta?
Ketua Setgab itu kan Presiden. Jadi, seperti biasa memang ke­bijakan Presiden diinformasikan ke Setgab. Jadi, kami hanya di­beritahukan saja.

Yang benar begitu. Jangan terbalik loh, itu bukan input dari Setgab. Yang benar adalah kami  menerima informasi dari kepu­tusan Presiden.

Kapan informasi itu diterima Setgab?
Hari Senin (4/10) yang lalu.

Apakah Setgab Parpol Koa­lisi mendesak kadernya di DPR agar menerima Timur?
Saya kira ini bukan soal desa­kan, tapi semata  satu pemikiran, satu pemahaman bahwa ini demi kepentingan bangsa. Maka diusa­hakan supaya ini bisa berjalan dengan bagus.

Kalau hanya mengandalkan desakan, tentu parpol yang bukan koalisi tidak mendukung dong, ini kan mereka juga menerima Timur.

Jadi, ini membuktikan ternyata teman-teman partai yang lain mempunyai falsafah dan filosofi bahwa ini untuk kepentingan bangsa yang besar.

O ya, bagaimana dengan isu penggulingan pemerintahan?
Rakyat bisa marah kalau pemerintah SBY digulingka. Sebab, rakyat sudah menentukan pilihannya. Apalagi yang diberi­kan mandat itu sudah bekerja dengan bagus. Ukurannya dilihat dari kinerja yang dicapai seka­rang. Masa dunia mengakui ba­gus, sementara di negaranya tidak mau mengakui. Saya setuju masih ada yang kurang dan itu yang kita perbaiki.

Bagaimana dengan calon Jaksa Agung?
Sama halnya dengan calon Kapolri. Itu kan hak prerogatif Pre­siden. Yang sudah bagus, tidak usah dicampuri dan diba­has. Kalau mau saran, silakan saja. Namanya saran dan inter­vensi kan beda. Kalau harus ini, dan itu, namanya bukan saran.

Berarti  Setgab dalam penen­tuan calon Jaksa Agung pasif dong?
Bukan soal pasif atau aktif, karena kita tahu itu adalah hak prerogatif Presiden, ya sudah kita hormati.

Kira-kira siapa yang sudah diluluskan Presiden?
Tidak ada yang tahu.

Dari dalam atau dari luar nih?
Ha-ha-ha, mancing-mancing terus ya. Dari luar atau dari dalam sama saja. Yang penting Jaksa Agung itu tentu yang ka­pabel. Itu semua ter­gantung de­ngan Pre­siden.  [RM]