Aktivis 98: Penguasa Mulai Panik, Gerakan Moral Dituding Inkonstitusional

RMOL. Kericuhan yang terjadi pada acara Refleksi Kritis Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono di kantor PP Muhammadiyah, kemarin (Rabu, 13/10) bisa dilihat sebagai upaya inflitrasi kekuasaan pada gerakan mahasiswa.

"Kami sangat menyayangkan ada orang yang mengaku sebagai mahasiswa mengacaukan forum tersebut," ujar aktivis eksponen 98, Ahmad Kasino saat diwawancarai Rakyat Merdeka Online, Kamis (14/10).  

Karena itu, dia mengimbau kepada seluruh gerakan mahasiswa di tanah air harus lebih terorganisir dan rapi. Sebab kekuasaan sudah mulai tampak panik dengan berulang kali menyebut gerakan moral yang mulai bermunculan belakangan ini sebagai gerakan inkonstitusional.

Seperti diberitakan, acara yang dihadiri sejumlah tokoh, pemuda, mahasiswa di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, sempat ricuh. Hal itu terjadi saat sekelompok pemuda yang menamakan diri Persatuan Pusat Perjuangan Mahasiwa untuk Pembebasan Nasional dan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia masuk ke ruang acara dan berteriak di depan mimbar pembicara pada saat rohaniawan Romo Frans Magniz Suseno menyampaikan orasi politik.

Mereka tidak sepakat atas kehadiran tokoh-tokoh tua pada acara konsolidasi yang mereka nilai mencoba mengambil gerakan pemuda untuk perubahan. Menanggapi tudingan tersebut, Kasino menegaskan kehadiran tokoh-tokoh senior karena memiliki kesamaan cita dengan gerakan pemuda semata.

"Kalau ada elit-elit yang mau merebut kekuasaan itu mungkin tapi mahasiswa adalah gerakan moral, gerakan intelektual bukan untuk merebut kekuasaan," tekan Kasino yang juga hadir dalam acara Refleksi Kritis Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono.

Aktivis pendiri Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) tersebut menambahkan, saat ini konsolidasi ke daerah-daerah tengah digalang sebagai tahap awal.

"Tapi walaupun tahap awal tapi pemerintah sudah takut begitu. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa supaya tidak ada lagi pembiaraan seperti kasus Ciketing, Ampera, korupsi Century, kasus IT KPU," tukas dia. [wid]